PAPUA BAGAI MUTIARA TERPENDAM

Empat Bidang Prioritas
Pembangunan Papua
Papua Berpotensi
Menjadi Penghasil Tebu Terbesar
Papua
Bagai Mutiara
Terpendam
No. 001
tahun I
Tgl. 15 NOvember - 14 desember 2017
catatan redaksi
Susunan Redaksi
Tabloid West Papua
Pemimpin Redaksi
Khariri Makmun
Redaktur Pelaksana
Paulus Cahyono
Staff Redaksi
Aan Humaidi
F. Ozy Dominngus
Eky Natalia
Kontributor
Christian Hadi
John L. Bustami
Ricky Sanjaya
Desain Grafis
Ts. Matumba Tumba L.
Website :
Email :
Diterbitkan oleh :
… … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … …
Papua dan Papua Barat adalah dua provinsi di Indonesia yang
terletak di ujung bagian timur wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI). Dengan posisinya tersebut, Papua dan Papua
Barat memiliki peran yang sangat strategis sebagai beranda bagian
Timur Indonesia karena menjadi wilayah yang berbatasan langsung
dengan negara tetangga.
Dinamika yang ada di ‘Beranda Timur’ Indonesia ini tentunya
menjadi sangat menarik untuk dicermati, apakah itu dinamika
pembangunan, politik, ekonomi, sosial budaya dan berbagai aspek
kehidupan lainnya. Dan kami hadir untuk menambah khasanah
informasi mengenai dinamika di bumi Papua yang indah dan penuh
potensi ini.
Di edisi perdana ini, kami hadir dengan mengusung empat
menu, yaitu; Headline, Fokus, Laporan, dan Sorot. Sebagai menu
pembuka, kami mengulas mengenai perhatian dan upaya Presiden
Joko Widodo terhadap pembangunan di wilayah Papua, khususnya
pembangunan infrastruktur yang bertujuan untuk meminimalisir
kesenjangan ekonomi dan ketimpangan pembangunan.
Berikutnya kami ulas mengenai komitmen pemerintah terhadap
pelaksanaan desentralisasi dan keberpihakan pemerintah untuk
membangun Indonesia dari pinggiran sesuai dengan semangat Nawa
Cita, dimana dalam hal ini Pemerintah Kabupaten/Kota diharapkan
dapat meningkatkan kompetensi dan kapasitas perangkatnya agar
dapat bekerja secara profesional.
Selanjutnya kami ulas perkembangan pembangunan infrastruktur,
khususnya transportasi di Papua, baik jalur darat, udara maupun laut
yang menghubungkan tiap daerah di Papua hingga daerah terpencil.
Saat ini Papua menjadi salah satu fokus Proyek Strategis
Nasional dimana Kementerian Perhubungan, Kementerian Energi
dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Komunikasi dan
Informatika, serta Kementerian Perkerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat (PUPR) berkomitmen untuk mendorong dan mengawal
pembangunan Papua.
Prioritas pembangunan di Papua bermuara pada percepatan
pembangunan kesejahteraan sebagaimana amanat UU No 21
Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua yang didasari oleh
semangat mewujudkan kesetaraan dan kesejahteraan masyarakat di
Provinsi Papua dan Papua Barat dengan provinsi lainnya.
Ini merupakan bagian dari pemihakan (afirmasi) untuk
menghargai, menghormati, melindungi, dan memenuhi hakhak
dasar sosial, ekonomi, dan budaya, serta hak-hak sipil dan
politik masyarakat Papua dan Papua Barat agar dapat menikmati
kehidupan yang lebih maju, sejahtera, dan bermartabat.
Rencana Kerja Pemerintah tahun 2018 berikut tujuan dan
sasaran pengembangan wilayah Papua periode 2015-2019 yang
menekankan pada keunggulan dan potensi daerah berbasis
kesatuan adat juga kami ulas pada edisi perdana ini, termasuk
laporan pembangunan di Kabupaten Sorong dan Kabupaten
Kaimana serta pengembangan Kawasan Merauke Trans Papua
sebagai Kawasan MIFEE (Merauke Integrated Food & Energy
Estate).
Sebagai penutup, kami ulas beberapa kelompok OPM yang
menyatakan diri kembali ke pangkuan NKRI pada tahun ini. Mereka
tidak bisa membuktikan tuduhan mengenai penjajahan pemerintah
Indonesia terhadap Papua. Sebaliknya mereka justru melihat dan
merasakan upaya Pemerintah Indonesia membangun Papua.
Demikian suguhan kami pada edisi perdana ini, saran positif dan
yang membangun tabloid ini untuk dapat tampil lebih baik kedepan,
tentu sangat kami harapkan.
Selamat membaca.
Headline
4 Presiden Jokowi: Papua Bagaikan Mutiara yang Terpendam
5 12 Kawasan Strategis yang Potensial di Papua
6 Membangun Indonesia dari Pinggiran
5 Kejar Target Rasio Elektrifikasi 90 Persen di Papua
6 Empat Kementerian Komitmen Bangun Papua
Fokus
8 Empat Bidang Prioritas Pembangunan Papua
9 Fokus Pembangunan Papua dan Papua Barat tahun 2018
10 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Papua
Periode 2015-2019
11 Empat Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) di Papua
12 Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat
14 Infrastruktur di Papua dan Papua Barat Menjadi Prioritas
Nasional
15 Derap Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Sorong
Laporan
16 Kabupaten Kaimana Bangun Sejumlah Jalan dan Dermaga
untuk Tingkatkan Perekonomian
17 Kegiatan Prioritas Pendukung Percepatan Pembangunan
Papua dan Papua Barat
18 Pada Tahun 2018, Kontribusi Papua pada Perekonomian
Nasional Meningkat Menjadi 1,88%
19 Pengembangan Infrastruktur di Papua Barat Diintensifkan di
Kabupaten Sorong
20 Keterpaduan Infrastruktur di Pulau Papua
Sorot
21 Kawasan Food Estate Merauke Menjadi Sentra Produksi
Pangan Nasional
22 Ketua Komite Khusus Dekolonisasi PBB, Rafael Ramirez
Mengungkap Kebohongan Benny Wenda
23 Papua Berpotensi Menjadi Penghasil Tebu Terbesar
24 Kelompok OPM Kembali ke Pangkuan NKRI
Presiden Jokowi:
Bagaikan Mutiara
yang Terpendam
Headline_4
Derap Pembangunan
Infrastruktur
di Kabupaten Sorong
daftar isi
Fokus_15
No. 001 Tahun I - 15 November - 14 Desember 2017
Tabloid West Papua
HEADLINE
4
Presiden Jokowi:
Sejak menjadi orang nomor satu di Nusantara ini, Presiden
Joko Widodo terus berupaya membangun wilayah Papua
dan Papua Barat. Baginya kedua provinsi ini sangatlah
istimewa.
“Papua dan Papua Barat punya keunggulan berupa
kekayaan alam yang melimpah. Pertambangan, pertanian,
kehutanan, kelautan, pertanian. Lengkap,” tulis Presiden Jokowi
dalam akun facebooknya (21/7/2017).
Namun sayangnya, kekayaan alam Papua yang melimpah
itu bagaikan mutiara yang terpendam. Ada banyak tantangan di
Papua dan Papua Barat seperti kesenjangan ekonomi hingga
ketimpangan pembangunan. Isu utama di Papua dan Papua
Barat adalah keterisolasian, yang menyebabkan dua provinsi ini
sulit berkembang. Karena alasan itulah, maka Presiden Jokowi
terus berupaya menggenjot pembangunan infrastruktur, terutama
transportasi, untuk mewujudkan konektivitas di Papua dan Papua
Barat.
Presiden Jokowi menulis bahwa pembangunan infrastruktur
untuk memperlancar konektivitas antar wilayah, antar
kabupaten, dan antar daerah adalah kunci untuk menggerakkan
perekonomian dan pemerataan pembangunan di Papua dan
Papua Barat.
Di akun Facebook-nya, Presiden Jokowi juga memamerkan
foto-foto bandara di Papua dan Papua Barat yang telah berdiri
megah dan cantik karena terus dikebut pengerjaannya. Di Papua
ada Bandara Nop Goliat Dekai, Bandara Wamena, Bandara
Mopah dan Bandara Domine Eduard Osok. Sedangkan di Papua
Barat ada Bandara Utarom Kaiman.
Keberadaan bandara di Papua dan Papua Barat ini amatlah
strategis, dan Presiden Jokowi berharap bahwa hal ini dapat
mengatasi keterisolasian dan selanjutnya mampu menekan harga
barang, khususnya sembako sehingga warga Papua dan Papua
Barat bisa meningkat kesejahteraannya.
Kepada seluruh menteri di jajaran Kabinet Kerja-nya,
Presiden Jokowi mewanti-wanti agar pelaksanaan proyek
strategis nasional dan program prioritas di Papua dan Papua
Barat dapat dipercepat demi terwujudnya konektivitas.
“Konektivitas sangat diperlukan bagi dua provinsi ini, bukan
sekadar untuk membuka daerah-daerah terisolir tapi juga untuk
menekan biaya logistik, dan meningkatkan daya saing produkproduk
lokal. Dengan begitu, rakyat Papua dan Papua Barat
dapat segera merasakan manfaat nyata dari pembangunan
tersebut,” tulis Presiden Jokowi.
Khusus di Papua Barat, Presiden Jokowi meminta
untuk dilakukan percepatan pembangunan pelabuhan di
Sorong, Bintuni, dan Kaimana serta pengembangan dermaga
penyeberangan di Wasior dan Folley serta pengembangan
beberapa bandara.[]
“Papua dan Papua Barat
punya keunggulan
berupa kekayaan
alam yang melimpah.
Pert ambangan,
pert anian, kehutanan,
kelautan, pert anian.
Lengkap”
akun facebook Pres iden Jokow i
(21/7/2017)
“
Bagaikan Mutiara
yang Terpendam
No. 001 Tahun I - 15 November - 14 Desember 2017
Tabloid West Papua
HEADLINE
5
Provinsi Papua dan provinsi Papua Barat merupakan dua
provinsi yang ada di pulau Papua dan terletak di wilayah
paling timur negara Republik Indonesia dan merupakan
provinsi terluas di Indonesia dengan luas 421.981 Km2. Pulau
Papua belum banyak dirambah aktivitas manusia dan memiliki
kekayaan sumber daya alam yang menjanjikan peluang untuk
berinvestasi baik lokal maupun asing.
Penggunaan lahan di Papua sebagian besar masih berupa
hutan dan sangat cocok untuk lahan pertanian. Namun demikian
Papua juga memiliki potensi alam berupa laut yang kaya dengan
keanekaragaman hayati dan memiliki bentang alam yang sangat
indah. Dari sisi geologi Pulau Papua juga menyimpan gas alam,
minyak dan aneka bahan tambang lainnya yang melimpah.
Namun potensi luar biasa yang dimiliki oleh Pulau Papua
ini belum ditunjang oleh infrastruktur yang memadai. Hal ini
dikarenakan ketimpangan wilayah antara Wilayah Barat dan
Wilayah Timur Indonesia masih tinggi, dan Papua sebagai salah
satu Pulau di Wilayah Indonesia Timur kerap menjadi sorotan
dalam hal ketertinggalan pembangunan infrastruktur.
Masih banyak kawasan-kawasan di Papua yang tergolong
terisolir karena tidak adanya akses infrastruktur transportasi
yang menghubungkannya dengan beberapa ibukota kabupaten
lainnya. Rendahnya ketersediaan infrastruktur dasar
menyebabkan tingkat pertumbuhan ekonomi wilayah di pulau ini
juga rendah. Dengan demikian maka pembenahan infrastruktur di
Papua merupakan hal yang krusial untuk mengatasi ketimpangan
dan keterisoliran.
Dengan adanya peningkatan akses jalan dan bandara
diyakini akan semakin mempercepat pembangunan dan mengejar
ketertinggalan Papua. Untuk itu, dalam rangka mendukung peran
penting Pulau Papua dalam pembangunan ekonomi Indonesia
yang dinilai mampu menjadi salah satu kontributor perekonomian
Indonesia di masa depan, pemerintah terus berupaya melakukan
perbaikan penyediaan infrastruktur, termasuk pengembangan
infrastruktur di bidang pekerjaan umum dan perumahan.
Penyediaan infrastruktur ini akan memberikan peluang
terciptanya pemerataan kesejahteraan dan pengurangan
kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat lokal. Percepatan
pembangunan di Pulau Papua
perlu segera dilakukan dan
didukung dengan penyusunan
rencana infrastruktur yang
terintegrasi, khususnya
infrastruktur bidang pekerjaan
umum dan perumahan sehingga
terciptanya pengembangan
infrastruktur Pulau Papua yang
sinergis, aman, nyaman dan
berkelanjutan untuk investasi
ekonomi.
Didasari oleh PP No. 26
Tahun 2008 tentang RTRWN dan
Perda No.23 Tahun 2013 tentang
RTRW telah ditetapkan bahwa
Pulau Papua memiliki 12 kawasan
strategis. Empat lokasi kawasan
strategis merupakan kawasan
andalan di Provinsi Papua Barat
dan 8 (delapan) lokasi kawasan
strategis lainnya merupakan
kawasan andalan di Provinsi
Papua.
Sementara itu, Permen PU No.13.1 Tahun 2015 tentang
Renstra PUPR menetapkan 4 (empat) Wilayah Pengembangan
Strategis (WPS), yaitu WPS Sorong-Manokwari, WPS Manokwari-
Bintuni, WPS Aksesibilitas baru Nabire-Enarotali-Wamena, serta
WPS Perbatasan dan Hinterland Jayapura-Merauke.
Percepatan pembangunan di Pulau Papua
perlu segera dilakukan dan didukung
dengan penyusunan rencana infrastr uktur
yang terintegrasi, khususnya infrastr uktur
bidang pekerjaan umum dan perumahan
sehingga tercipt anya pengembangan
infrastr uktur Pulau Papua yang sinergis,
aman, nyaman dan berkelanjutan untuk
invest asi ekonomi.
12 Kawasan Strategis
yang Potensial
di Papua
No. 001 Tahun I - 15 November - 14 Desember 2017
Tabloid West Papua
HEADLINE
6
Membangun Indonesia dari Pinggiran
Lukas Enembe
Gubernur Papua
Kejar Target Rasio Elektrifikasi
90 Persen di Papua
Staf Khusus Presiden Kelompok Kerja Papua, Lenis Kogoya
pada 31 Oktober 2017 lalu menyampaikan bahwa pembangunan
infrastruktur yang menghubungkan jalur tiap daerah
terpencil di Papua sudah hampir selesai, baik jalur darat, udara
maupun laut.
Kampung-kampung yang berada di daerah-daerah yang
terpencil antarkabupaten sudah bisa ditembus. Selain itu juga
sudah ada pelabuhan di Nabire, Sorong,
Manokwari dan Jayapura.
Lenis berharap agar para Menteri terkait
bisa turun ke lapangan untuk mempercepat
pembangunan infrastruktur di Papua, terutama
tol laut dan pelabuhan-pelabuhan yang belum
rampung.
Untuk lebih memudahkan akses
masyarakat setempat, beberapa pintu masuk
akan dibuka di Nabire. Sementara itu di
Sorong dilakukan pelebaran jalan pelabuhan,
sedangkan di Manokwari, dilakukan perluasan
tempat penampungan.
PLN juga telah membangun dua
pembangkit listrik mesin gas (PLTMG) di
Kampung Holtekamp, Jayapura sebesar 50
megawatt (Mw) dan di Nabire sebesar 20 Mw.
Pembangunan ini merupakan tahap awal dari
program 35.000 Mw listrik di tanah Papua.
Selanjutnya PLN juga akan membangun
cukup banyak pembangkit listrik di banyak lokasi di Papua dan
Papua Barat seperti di Sorong, Fak-fak, Timika, Manokwari,
Bintuni, Biak, Serui, dan Merauke untuk mencapai target rasio
elektrifikasi 90 persen pada 2019.
Besarnya anggaran transfer ke daerah dan Dana Desa
tahun 2017 untuk provinsi Papua menunjukkan komitmen
pemerintah terhadap pelaksanaan desentralisasi dan
keberpihakan pemerintah untuk membangun Indonesia dari
pinggiran sesuai semangat Nawa Cita. Oleh sebab itu pemerintah
daerah harus menggunakan anggaran tersebut dengan patut dan
tepat.
Pemerintah kabupaten/kota diharapkan dapat meningkatkan
kompetensi dan kapasitas perangkatnya agar dapat bekerja
secara professional, baik dalam mengelola keuangan daerah
maupun dalam pelayanan kepada masyarakat.
Seluruh Satker telah mempercepat penyerapan anggaran
dengan memulai pra lelang proyek-proyek tahun 2017 di akhir
tahun 2016, sehingga awal tahun 2017 semua kegiatan sudah
berjalan efektif.
Kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur yang tertunda
karena penghematan di tahun 2016 dilanjutkan di tahun 2017
dengan pagu yang ada dengan meningkatkan langkah monitoring
dan evaluasi pelaksanaan belanja melalui sinergi dan koordinasi
yang intensif antar jajaran pemerintah dan diperkuat dengan
sistem berbasis teknologi informasi.[]
No. 001 Tahun I - 15 November - 14 Desember 2017
Tabloid West Papua
HEADLINE
7
Empat Kementerian Komitmen Bangun Papua
Papua kini menjadi salah satu fokus proyek strategis
nasional. Dengan adanya pembangunan Papua diharapkan
pembangunan tidak terpusat di Indonesia tetapi juga
menjangkau wilayah Indonesia bagian Timur. Setiap kementerian
menempatkan proyek-proyek strategis nasional di Papua, serta
berkomitmen untuk mengawal pembangunan ini.
Sedikitnya empat Kementerian berkomitmen membangun
Papua melalui beragam program. Keempat Kementerian
tersebut meliputi Kementerian Perhubungan, Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian
Komunikasi dan Informatika, serta Kementerian Perkerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Masing-masing
menteri memaparkan target perkembangan Bumi Cendrawasih.
Mereka juga menjelaskan perkembangan setiap program
Kementeriannya. Sinergisitas para Menteri tersebut tercermin
dalam Diskusi Media dengan tema “Visi Indonesia Sentris
Pemerataan di Papua”. Menteri Komunikasi dan Informatika
Rudiantara mengungkapkan, rencananya dengan kalangan
media massa ini akan terjadwal secara berkala sebagai bagian
dari pelaksanaan program Government Public Relations (GPR).
Dengan kata lain, Kehumasan Pemerintah yang menjadi amanah
bagi semua kementerian Kabinet Kerja untuk memaparkan
kinerjianya kepada publik. “Sinergi antara kementerian
benar didahulukuan, kita tidak melihat proyek masing-masing
Kementerian. Egosentris sedikit demi sedikit mulai hilang,
kerjanya lebih bersama agar lebih efisien,”tandasnya.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang
mengatakan bahwa mereka siap untuk membangun Papua. Tak
tanggung-tanggung, Kementerian Perhubungan mengalokasikan
10% anggaran tahunannya untuk pengembangan infrastruktur
Papua. “Jumlah investasi kita kurang lebih pada tahun ini
ada Rp 4 triliun, artinya 10% dari anggaran dari Kementerian
Perhubungan ada di Papua. Padahal kita tahu ada 34 provinsi.
Artinya, kita berikan perhatian lebih kepada Papua,” ujarnya.
“Jumlah invest asi kita
kurang lebih pada tahun
ini ada Rp 4 triliun, art inya
10% dari anggaran dari
Kementerian Perhubungan
ada di Papua. Padahal
kita tahu ada 34 provinsi.
Art inya, kita berikan
perhatian lebih kepada
Papua,”
Budi Karya Sumadi
Menteri Perhubungan
ESDM Targetkan Penerangan
Menteri ESDM Ignasius Jonan menargetkan program penerangan
atau lampunisasi. Yaitu: dengan menggunakan
lampu tenaga surya di desa-desa Papua dan Papua
Barat yang masih gelap gulita selesai pada 2017-2018.
“Ini yang ditargetkan Pemerintah, paling kurang tahun 2017
dan tahun 2018 sudah ada lampu. Yang penting lampunya dulu,
setelah itu jaringan listriknya di bangun,” ujarnya.
Jonan mengungkapkan akan membagikan perangkat lampu
kepada masyarakat Papua yang masih mengalami kegelapan.
Ia mengungkapkan, lampu itu seharga 3,5 juta rupiah /unit yang
terdiri dari perangkat panel surya, empat lampu, dan satu unit
pengisi baterai ponsel. “Dalam keadaan normal, satu lampu bisa
menerangi 8 jam sehari dan dapat dipindah dan dibawa kemana
saja sehingga dapat berfungsi juga sebagai lampu senter di
kegelapan,” jelasnya.
Menurutnya dari 2.500 desa yang belum teraliri listrik atau
masih gelap gulita, sebagian besar berasal dari Papua dan
Papua Barat. Terdapat sekitar 136.000-140.000 kepala keluarga
di kedua provinsi ujung Timur Indonesia tersebut dari sekitar
260 ribu lebih kepala keluarga yang belum diterangi di seluruh
Indonesia. Ia menambahkan, nantinya setiap KK di daerah yang
masih belum mendapatkan penerangan listrik mendapatkan
sebuah panel surya dengan empat buah lampu dengan sebuah
cas batere untuk telpon seluler. “Lampu itu dapat diatur dalam
tiga kategori penerangan. Untuk lampu terang, lampu hidup dapat
bertahan enam jam, penerangan sedang lampu akan bertahan
12 jam dan lampu redup untuk tidur dapat bertahan hingga 60
jam,”tandasnya.
Di Provinsi Papua pemerintah akan menghasilkan
365 megawatt (mw) sampai 2019 dan sembilan unit energi
terbarukan.
No. 001 Tahun I - 15 November - 14 Desember 2017
Tabloid West Papua
FOKUS
8
Empat Bidang Prioritas
Pembangunan Papua
Percepatan pembangunan
kesejahteraan di Provinsi Papua dan
Papua Barat merupakan amanat
Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001
tentang Otonomi Khusus Bagi Papua.
Pelaksanaan UU Otonomi
Khusus Papua tersebut didasari
semangat mewujudkan kesetaraan dan
kesejahteraan masyarakat di Provinsi
Papua dan Papua Barat dengan provinsi
lainnya.
Percepatan pembangunan Papua
dan Papua Barat juga menjadi bagian dari
pemihakan (afirmasi) untuk menghargai,
menghormati, melindungi, dan memenuhi
hak-hak dasar sosial, ekonomi, dan
budaya, serta hak-hak sipil dan politik
masyarakat Papua dan Papua Barat agar
dapat menikmati kehidupan yang lebih
maju, sejahtera, dan bermartabat.
Berbagai kebijakan telah
dilaksanakan oleh Pemerintah, antara
lain melalui penetapan Instruksi Presiden
(4) kelembagaan dan tatakelola.
Pelaksanaan percepatan
pembangunan kesejahteraan di Provinsi
Papua dan Provinsi Papua Barat
dilaksanakan dengan strategi berupa:
pembangunan berbasis wilayah adat dan
difokuskan untuk Orang Asli Papua (OAP);
percepatan pembangunan kampung
terutama di daerah pegunungan tengah,
daerah terpencil dan tertinggal yang sulit
dijangkau;
Pelaksanaan dialog secara intensif
dengan semua komponen masyarakat
dan pemerintahan daerah; pendampingan
terhadap aparatur pemerintah daerah dan
masyarakat; pemberdayaan dan pelibatan
aktif masyarakat lokal dalam pengawasan
dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
pemberdayaan OAP dan pengusaha lokal
yang berdomisili di wilayah Papua, dan
peningkatan kerja sama kemitraan dengan
swasta, serta kelompok masyarakat lainnya
yang memiliki perhatian untuk Papua.
Nomor 5 Tahun 2007 tentang Percepatan
Pembangunan Provinsi Papua dan Papua
Barat; Peraturan Presiden Nomor 65 tahun
2011 tentang Percepatan Pembangunan
Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
(P4B).
Namun, berbagai hambatan yang
muncul menyebabkan pelaksanaan
berbagai kebijakan tersebut kurang
optimal dan efektif dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dan kemajuan
Provinsi Papua dan Papua Barat.
Percepatan pembangunan
kesejahteraan Papua dan Papua
Barat sampai dengan tahun 2019
mendatang akan difokuskan pada
peningkatan kesejahteraan dengan
melaksanakan empat bidang prioritas,
yaitu: (1) pelayanan dasar pendidikan
dan kesehatan; (2) pengembangan
ekonomi lokal, perlindungan sosial
dan penanggulangan kemiskinan; (3)
infrastruktur dasar dan konektivitas; serta
No. 001 Tahun I - 15 November - 14 Desember 2017
Tabloid West Papua
FOKUS
9
Fokus Pembangunan
Papua dan Papua Barat tahun 2018
Percepatan pembangunan di Papua
dan Papua Barat adalah dengan
mengutamakan perluasan akses
dan peningkatan kualitas pelayanan
dasar pendidikan dan kesehatan,
pengembangan ekonomi lokal berbasis
wilayah adat, penurunan angka
kemiskinan dan perlindungan sosial,
pembangunan infrastruktur dasar,
pengembangan konektivitas wilayah, serta
pengembangan kelembagaan dan tata
kelola.
Adapun arah kebijakan dan sasaran
umum pembangunan wilayah ditujukan
untuk: peningkatan kesejahteraan
masyarakat; pengurangan kesenjangan
antar wilayah; pengurangan risiko
bencana; dan peningkatan keserasian
pemanfaatan ruang dan pertanahan.
Dalam Rencana Kerja Pemerintah
tahun 2018 disebutkan bahwa sasaran
pembangunan wilayah difokuskan pada
peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah
tertinggal dan kawasan perbatasan, yaitu
sebesar 6,4 – 6,6% pada 2017, 6,7 – 6,9%
pada 2018), dan 6,9 – 7,1% pada 2019.
Sementara itu, jumlah penduduk
miskin di daerah tertinggal akan diperkecil
dari 16,0 – 16,5% pada 2017, menjadi
15,5 – 16,0% pada 2018, dan 15,0 –
15,5% pada 2019. Di sisi lain, Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) di daerah
tertinggal akan terus ditingkatkan dari
61,34 pada 2017, menjadi 62,06 pada
2018, dan 62,78 pada 2019.
Pemerintah juga melakukan
pengembangan Pusat Ekonomi Kawasan
Perbatasan di 10 PKSN hingga tahun
2019, melakukan pembangunan
kecamatan lokasi prioritas (lokpri) masingmasing
150 lokpri pada 2017, 187 lokpri
pada 2018, dan 187 lokpri pada 2019.
Selain itu juga dilakukan
pembangunan infrastruktur pendukung
PLBN, masing-masing sebanyak 7 (tujuh)
PLBN setiap tahunnya hingga tahun 2019
serta upaya peningkatan keamanan dan
kesejahteraan masyarakat perbatasan
masing-masing di 12 PPKT setiap
tahunnya hingga tahun 2019.
Sasaran pembangunan perdesaan
adalah dengan meningkatkan desa
tertinggal menjadi desa berkembang, yaitu
dan 144 pada 2019.
Sasaran percepatan pembangunan
di Papua dan Papua Barat di sektor
pertumbuhan ekonomi adalah dengan
meningkatkan pertumbuhan sebesar 6,7%
pada 2018 menjadi 7,5% pada 2019 untuk
provinsi Papua. Sedangkan untuk provinsi
Papua Barat adalah sebesar 6,9% pada
2018 menjadi 7,8% pada 2019.
Tingkat kemiskinan di Papua adalah
sebesar 27,1% pada 2017, ditutunkan
menjadi 26,8% pada 2018, dan 26,5%
pada 2019. Sementara tingkat kemiskinan
di Papua Barat adalah sebesar 23,6%
pada 2017, diturunkan menjadi 22,4%
pada 2018, dan 21,4% pada 2019.
Tingkat pengangguran di Papua
adalah sebesar 3,7% pada 2017,
diturunkan menjadi 3,6% pada 2018
dan menjadi 3,4% pada 2019. Di Papua
Barat adalah sebesar 7,8% pada 2017,
diturunkan menjadi 7,7% pada 2018 dan
menjadi 7,5% pada 2019. Sedangkan
angka IPM di Papua adalah 58,2 pada
2017, ditingkatkan menjadi 58,7 pada
2018 dan 59,2 pada 2019. Di Papua
Barat angka IPM adalah 62,7 pada 2017,
ditingkatkan menjadi 63,2 pada 2018 dan
63,7 pada 2019.[]
sebanyak 3.000 desa pada 2017, 4.500
desa pada 2018, dan 5.000 desa pada
2019. Selanjutnya adalah meningkatkan
desa berkembang menjadi desa mandiri,
yaitu sebanyak 1.200 desa pada 2017,
1.800 desa pada 2018, dan 2.000 desa
pada 2019.
Berikutnya adalah melakukan
peningkatan konektivitas Desa-Kota
melalui pembangunan ekonomi hulu-hilir
dan pengelolaan kawasan perdesaan
untuk mempercepat kemandirian desa di
28 Kawasan pada 2017, 39 Kawasan pada
2018, dan 39 Kawasan pada 2019.
Pembangunan dan pengembangan
kawasan transmigrasi untuk percepatan
desa tertinggal menjadi desa berkembang
di 86 Kawasan/ 43 SP/ 12 KPB pada 2017,
130 Kawasan/ 65 SP/ 18 KPB pada 2018,
dan 144 Kawasan/ 72 SP/ 20 KPB pada
2019.
Sasaran penurunan Indeks Risiko
Bencana Indonesia (IRBI) Nasional
dari rata-rata 142,2 pada 2017, akan
diturunkan menjadi 137,5 pada 2018, dan
132,8 pada 2019. Sementara sasaran
prioritas nasional rata-rata IRBI di 136
Kabupaten/Kota adalah dari 154,1 pada
2017, diturunkan menjadi 149 pada 2018,
No. 001 Tahun I - 15 November - 14 Desember 2017
Tabloid West Papua
FOKUS
10
Tujuan dan Sasaran Pengembangan
Wilayah Papua Periode 2015-2019
Tujuan dan sasaran pengembangan
wilayah Papua pada periode 2015-
2019 adalah mendorong percepatan
dan perluasan pembangunan wilayah
Papua untuk meningkatkan kualitas hidup
masyarakat Papua melalui percepatan
dan perluasan pembangunan yang
menekankan pada keunggulan dan potensi
daerah yang berbasis kesatuan adat.
Percepatan dan perluasan
pembengunan tersebut dilakukan melalui:
(a) Pemenuhan kebutuhan dasar dan
ketahanan hidup yang berkelanjutan,
serta pemerataan pelayanan pendidikan,
kesehatan, dan perumahan rakyat yang
terjangkau, berkualitas, dan layak.
(b) Pengembangan kemandirian
ekonomi berkelanjutan berbasis wilayah
adat khususnya di Provinsi Papua
melalui pengembangan industri kecil dan
menengah dibidang pertanian berbasis
komoditas lokal, yaitu kakao, kopi, buah
merah, karet, sagu, kelapa, kacang
tanah, ubi, sayur dan buah-buahan, serta
komoditas non lokal yaitu padi, jagung,
kedelai, dan tebu.
Pengembangan perkebunan
dan pertanian tanaman non-pangan
seperti tebu, karet, dan kelapa sawit;
pengembangan peternakan yaitu sapi
dan babi; pengembangan kemaritiman
yaitu industri perikanan dan pariwisata
bahari; pengembangan potensi budaya
dan lingkungan hidup, yaitu pariwisata
budaya, cagar alam dan taman nasional;
dan pengembangan hilirisasi komoditas
minyak, gas bumi dan tembaga.
(c) Penyediaan infrastruktur yang
berorientasi pelayanan dasar masyarakat
maupun peningkatan infrastruktur yang
berorientasi pengembangan investasi dan
pengembangan komoditas, serta
(d) Peningkatan SDM dan Iptek
secara terus-menerus.
Sasaran pengembangan Wilayah
Papua pada tahun 2015- 2019 adalah: 1.
Dalam rangka percepatan dan perluasan
pengembangan ekonomi Wilayah
Papua, akan dikembangkan pusatpusat
pertumbuhan ekonomi dengan
memanfaatkan potensi dan keunggulan
daerah, termasuk diantaranya adalah
pengembangan 2 (dua) kawasan ekonomi
khusus, 1 (satu) kawasan industri,
pengembangan 5 (lima) kawasan adat
Kota sebesar 35% pada tahun 2019
serta sumber pembiayaan lainnya dalam
APBD; (c) Meningkatnya jumlah daerah
yang mendapatkan opini wajar tanpa
pengecualian (WTP) sebanyak 2 (dua)
provinsi dan 20 kabupaten/kota di wilayah
Papua; (e) Meningkatnya kualitas dan
proporsi tingkat pendidikan aparatur
daerah untuk jenjang S1 sebesar 50%
dan S2-S3 sebesar 5%; (f) Terlaksananya
diklat kepemimpinan daerah serta
diklat manajemen pembangunan,
kependudukan, dan keuangan daerah
di seluruh wilayah Papua sebesar 30
angkatan; (g) Terlaksananya evaluasi
otsus dan pembenahan terhadap
kelembagaan, aparatur, dan pendanaan
pelaksanaan otsus; (h) Terlaksananya
sinergi perencanaan dan penganggaran
di wilayah Papua (dengan proyek awal
Provinsi Papua); (i) Meningkatnya
implementasi pelaksanaan SPM di daerah,
khususnya pada pendidikan, kesehatan
dan infrastruktur; (j) Meningkatnya
persentase jumlah PTSP sebesar 40%;
(k) Terlaksananya koordinasi pusat
dan daerah melalui peningkatan peran
gubernur sebagai wakil pemerintah; (l)
terlaksananya sistem monitoring dan
evaluasi dana transfer secara on-line
di wilayah Papua; (m) Terlaksananya
penguatan kelembagaan Badan
Percepatan Pembangunan Kawasan
Papua dan Papua Barat.
8. Sasaran penanggulangan bencana
di Wilayah Papua adalah mengurangi
Indeks Risiko Bencana pada 10
kabupaten/kota sasaran (Kota Jayapura,
Kota Sorong, Kota Manokwari, Kabupaten
Merauke, Sarmi, Yapen, Nabire, Raja
Ampat, Teluk Bintuni dan Biak Numfor)
yang memiliki indeks risiko bencana
tinggi, baik yang berfungsi sebagai PKN,
PKW, Kawasan Industri maupun pusat
pertumbuhan lainnya. Sehubungan
dengan sasaran tersebut, diharapkan
pada akhir tahun 2019, pembangunan
Wilayah Papua semakin meningkat. Hal ini
dicerminkan dengan makin meningkatnya
kontribusi PDRB Wilayah Papua terhadap
PDB Nasional, yaitu dari sekitar 1,9%
(2013) menjadi 2,6% (2019). Dengan
demikian, kondisi tersebut diharapkan
dapat meningkatkan kesejahteraan
masyarakat di Wilayah Papua.[]
dan pusat-pusat pertumbuhan penggerak
ekonomi daerah pinggiran lainnya.
2. Sementara itu, untuk mengurangi
kesenjangan antarwilayah di Wilayah
Papua, maka dilakukan pembangunan
daerah tertinggal dengan sasaran
sebanyak 9 (sembilan) Kabupaten
tertinggal dapat terentaskan dengan
sasaran outcome: (a) meningkatkan
rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah
tertinggal menjadi 9,5% di tahun 2019; (b)
menurunnya persentase penduduk miskin
di daerah tertinggal menjadi rata-rata
22,63% di tahun 2019; (c) meningkatnya
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di
daerah tertinggal sebesar rata-rata 61,40
pada tahun 2019.
3. Untuk mendorong pertumbuhan
pembangunan kawasan perkotaan di
Papua, maka dilakukan optimalisasi peran
2 (dua) kota otonom berukuran sedang
sebagai pusat pertumbuhan ekonomi,
pusat pelayanan primer, dan hub untuk
Pulau Papua dan Maluku dalam bentuk
Pusat Kegiatan Nasional (PKN) sekaligus
sebagai pendukung pengembangan
kawasan perbatasan negara.
4. Sesuai dengan amanat UU
6/2014 tentang Desa, maka dilakukan
pembangunan perdesaan dengan sasaran
berkurangnya jumlah desa tertinggal
sedikitnya 340 desa atau meningkatnya
jumlah desa mandiri sedikitnya 140 desa.
5. Meningkatkan keterkaitan desakota,
dengan memperkuat 4 (empat) pusat
pertumbuhan sebagai Pusat Kegiatan
Wilayah (PKW) atau Pusat Kegiatan Lokal
(PKL).
6. Dalam rangka mewujudkan
kawasan perbatasan sebagai halaman
depan negara yang berdaulat, berdaya
saing, dan aman, maka dikembangkan 3
(tiga) Pusat Kegiatan Strategis Nasional
(PKSN) sebagai pusat pertumbuhan
ekonomi kawasan perbatasan negara
yang dapat mendorong pengembangan
kawasan sekitarnya.
7. Peningkatan pelaksanaan Otonomi
Daerah di Wilayah Papua ditunjukkan
dengan: (a) Meningkatnya proporsi
penerimaan pajak dan retribusi daerah
sebesar 10% untuk propinsi dan 7% untuk
kabupaten/kota; (b) Meningkatnya proporsi
belanja modal dalam APBD propinsi
sebesar 35% dan untuk Kabupaten/
No. 001 Tahun I - 15 November - 14 Desember 2017
Tabloid West Papua
FOKUS
11
Empat Wilayah Pengembangan Strategis
(WPS) di Papua
Prinsip dalam pengembangan
wilayah adalah Competitiveness;
Cluster base; Build on existing and
potential strength; Membangun overall
strategy; Prioritas, Data Driven-Fact
Base; Konsisten; Visi, Strategy, Plan,
Implementation; Entrepreneurship; dan
Public Private Partnership.
Competitiveness not only job
creation, yaitu mendorong pertumbuhan
wilayah yang kompetitif baik secara
nasional maupun global, dengan
memacu peningkatan produksi kawasan
dan peningkatan nilai tambah hasil
produksinya. Cluster base adalah
memfokuskan pembangunan pada
kluster-kluster potensial dan strategis
untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
sehingga dapat menarik perkembangan
kawasan di sekitarnya. Build on existing
and potential strength not only reducing
weakness yaitu pembangunan berbasis
kekayaan alam yang dimiliki dengan
memperkaya rantai produksi untuk
menaikan nilai tambah, termasuk kearifan
lokal.
Membangun Overall strategy (bukan
hanya daftar aksi), yaitu membangun
secara menyeluruh diseluruh aspek,
meliputi aspek sosial, ekonomi, dan
lingkungan. Prioritas yaitu memberikan
prioritas dan tahapan penanganan
berdasarkan kapasitas yang tersedia untuk
efektifitas dan efisiensi pembangunan.
Data driven-fact base yaitu
perencanaan, pemrograman, dan
perancangan berdasarkan data dan
fakta yang benar, terkini, dan akurat.
Konsisten, yaitu pengembangan dilakukan
secara konsisten dan terus menerus
sesuai perencanaan. Sementara Visi,
Strategy, Plan, dan Implementation
adalah berkesinambungan, terstruktur,
dan sistematik, serta masif. Sedangkan
entrepreneurship adalah menciptakan
peluang kewirausahaan sektor formal dan
informal dengan mendorong tumbuhnya
inovasi dan kreatifitas. Terakhir adalag
Public private partnership, yaitu kerja
sama dengan swasta untuk mewujudkan
rencana pembangunan.
Pembangunan berbasis WPS
merupakan suatu pendekatan
Wilayah Pengembangan Strategis (WPS),
yaitu WPS 31, WPS 32, WPS 33 dan WPS
34. WPS 31 adalah wilayah pertumbuhan
baru Sorong – Manokwari, yang meliputi
jalan nasional Papua Barat (Sorong –
Manokwari) dengan kondisi yang sangat
bagus; Kota Sorong (PKN) dengan luas
sekitar 656,4 km2 dan jumlah penduduk
mencapai 211.840 jiwa (2013), PDRB
9,35 juta per kapita (2013); Kawasan
Industri Sorong seluas: 300 Ha dengan
jenis industri berupa Kayu dan ikan laut;
Pelabuhan Sorong (kelas Pelabuhan
Utama) dengan luas sekitar 128.236 m2
dan kapasitas kargo sebesar 500.000
TEUS (2014).
Berikutnya adalah Bandara Sorong
(Bandara Kelas 2) seluas 57.790
m2 dengan kapasitas 3.393 orang;
Bendungan Klasmesen (Kota Sorong);
FEF (Kabupaten Tembraw) dengan
luas distrik mencapai 591,05 km2 dan
jumlah penduduk sebanyak 432 jiwa
(2013). Kemudian ada Bendungan Prafi
(Manokwari); Pelabuhan Manokwari (Kelas
Pelabuhan Pengumpul); kota Manokwari
(PKW) dengan luas 4.650,32 km² dan
jumlah penduduk sebanyak 150.179 jiwa
(2013). Selanjutnya ada Bandara Rendani
Manokwari dengan luas sekitar 90.000 m2,
dan distrik Ransiki (Kabupaten Manokwari
Selatan) dengan luas distrik sekitar 4.721
pembangunan yang memadukan antara
pengembangan wilayah dengan “market
driven” dengan mempertimbangkan daya
dukung dan daya tampung lingkungan.
Pembangunan berbasis WPS fokus pada
pengembangan infrastruktur menuju
wilayah strategis, mendukung percepatan
pertumbuhan kawasan-kawasan
pertumbuhan di WPS, serta mengurangi
disparitas antar kawasan di dalam WPS.
Untuk itu diperlukan suatu
keterpaduan perencanaan antara
infrastruktur dengan pengembangan
kawasan strategis dalam WPS dan juga
sinkronisasi program antar infrastruktur
(Fungsi, Lokasi, Waktu, Besaran, dan
Dana).
Dukungan infrastruktur PUPR dalam
pengembangan WPS adalah berupa
konektivitas, yaitu menghubungkan antar
cluster untuk meningkatkan pertumbuhan
dan mengurangi disparitas, serta
memperlancar arus keluar barang dan
jasa. Berikutnya adalah perkotaan dan
industri untuk mendukung pertumbuhan
ekonomi kawasan, Hinterland untuk
meningkatkan keterkaitan antara fungsi
pengolahan, produksi, dan jasa, serta
komunitas dalam meningkatkan kualitas
lingkungan permukiman dan penyediaan
perumahan.
Di Kepulauan Papua terdapat empat
No. 001 Tahun I - 15 November - 14 Desember 2017
Tabloid West Papua
FOKUS
12
No. 106 Tahun X - 15 Juni - 14 Juli 2017
km² dan jumlah penduduk sebanyak 8.817
jiwa (2013).
Selanjutnya adalah WPS 32 (Biak –
Manokwari – Bintuni), yang merupakan
pusat pertumbuhan yang sedang
berkembang. WPS ini meliputi Kota
Manokwari seluas 237,24 km2 dan jumlah
penduduk sebanyak 85.700 Jiwa. Kota
Manokwari memiliki angka IPM sebesar
68,07 dan PDRB sebesar Rp 1.314 juta.
Berikutnya ada Kota Ransiki dengan
jumlah penduduk sebanyak 7.084 jiwa
dan PDRB sebesar Rp 175 juta. Kota
berikutnya adalah Bintuni dengan luas
kabupaten mencapai 421,75 km2 dan
jumlah penduduk sebanyak 18.552 jiwa.
Angka IPM Bintuni adalah 67,58 dengan
PDRB mencapai Rp 6.796 juta.
Di wilayah ini juga terdapat simpul
Kegiatan Migas Utama LNG, Pelabuhan
Bintuni (pelabuhan pengumpul), Kawasan
Industri Teluk Bintuni dengan jenis
industri berupa migas. Kemudian ada
Bandara Rendani (bandara pengumpul
skala domestik), Pelabuhan Manokwari
(pelabuhan pengumpul), dan KPSN Teluk
Bintuni yang memiliki daya tarik berupa
wisata pantai/bahari, taman nasional, dan
situs sejarah/tempat ibadah. Selanjutnya
ada KPSN Biak dengan daya tarik berupa
bentang alam, wisata bahari, flora fauna,
situs bersejarah, adat tradisi dan taman
nasional laut.
Di wilayah ini juga terdapat
kota Biak yang memiliki luas sekitar
14.250,94 Km2 dengan jumlah penduduk
sebanyak 238.133 Jiwa. Biak memiliki
angka IPM 71,03 dan PDRB sebesar
juta. Selanjutnya Kota Ilaga (PKL) dengan
jumlah penduduk sebanyak 14.233 jiwa
(2010) dan luas wilayah 886 Km2. Kota
Tiom (PKL) di Kabupaten Lanny Jaya
dengan jumlah penduduk sebanyak
161.077 jiwa dan luas mencapai 3.440
Km2. Bandara Wamena (bandara perintis)
dengan kategori bandara domestik. Kota
Wamena (PKW) dengan jumlah penduduk
48.640 jiwa (2012) dan luas wilayah
249,31 Km2, angka IPM 57,22 dan PDRB
Rp 660 juta. Kota Kobakma (PKL) dengan
luas wilayah 328 Km2. Kota Karubaga
(PKL) dengan jumlah penduduk 15.582
jiwa dan luas wilayah 312 Km2. Terakhir
adalah Kota Mulia (PKL) dengan jumlah
penduduk 87.248 jiwa (2013) dan luas
wilayah 575.16 Km2.
WPS berikutnya adalah WPS 34,
yaitu wilayah pertumbuhan baru Jayapura
– Merauke, yang meliputi KSPN Sentani
dengan objek wisata berupa Danau Setani
berikut perkampungan tradisional Ase,
wisata pantai/ bahari, dan bentang alam.
Di wilayah ini terdapat PLBN Skow dan
PLBN Sota. PKW dan PKSN Merauke
dengan luas kabupaten mencapai 44.071
Km² dan jumlah penduduk sebanyak
115.359 jiwa (2011). Kabupaten Merauke
memiliki angka IPM 66,52 dan PDRB
sebesar Rp 1,902 juta. Kemudian ada
PKW dan PKSN Arso dengan jumlah
penduduk 21.572 jiwa (2014). Kabupaten
ini memiliki IPM 69,94 dan PDRB Rp 451
juta.
Pelabuhan Merauke (pelabuhan
internasional Kelas III) seluas 6,5 Ha
lebih dengan kapasitas dermaga: 2x3 T/
M³/M². Pelabuhan Jayapura (pelabuhan
internasional Kelas II) dengan luas 5 Ha
dan kapasitas dermaga 100 ribu TEUs/
tahun. PKL Waris di Kabupaten Keerom)
dengan luas 911,94 Km² dan jumlah
penduduk 3.263 jiwa (2013). KTM Senggi
di Kabupaten Keerom, KTM Muting dan
KTM Salor di Kabupaten Merauke. PKL
Oksibil dengan luas 248 Km² dan jumlah
penduduk 7.454 jiwa (2013), distrik ini
memiliki angka IPM 49,83 dan PDRB
sebesar Rp 328 juta. Selanjutnya ada
Kawasan Rencana Pengembangan
Kotabaru, PKSN Tanah Merah dengan
luas 27.108 Km² dan jumlah penduduk
30.147 jiwa (2011), kabupaten ini memiliki
angka IPM 51,42 dan PDRB sebesar Rp
584 juta. Selanjutnya ada KSPN Wazur-
Merauke dengan objek wisata berupa
Musamus, Tugu Perbatasan, dan Suaka
Margasatwa Wazur.[]
Rp 1.046 juta. Berikutnya ada bandara
internasional Frans Kaisepo, pelabuhan
Biak (pelabuhan pengumpul) dengan luas
mencapai 127.530 m2, Pelabuhan Korido
(pelabuhan pengumpul), dan Pelabuhan
Saribi (pelabuhan lokal).
Berikutnya, WPS 33 adalah wilayah
pertumbuhan baru Nabire – Enarotali
– Wamena. Di wilayah ini terdapat
fasilitas pelabuhan Nabire (pelabuhan
pengumpul), Kota Nabire (PKW) yang
berpenduduk sebanyak 82.437 jiwa (2013)
dan menghuni area seluas 127 km2. Kota
Nabire memiliki angka IPM 68,02 dan
PDRB sebesar Rp 1.089 juta. Selanjutnya
ada Kota Kigamani (PKL) dengan jumlah
penduduk sebanyak 11.326 jiwa (2013)
dan luas wilayah mencapai 115,92 Km2.
Kota Tigi (PKL) dengan jumlah penduduk
sebanyak 17.997 jiwa (2013) dan luas
wilayah 14,49 Km2.
Kota berikutnya adalah kota Enarotali
(PKL) yang terletak di Kecamatan Paniai
Timur dengan jumlah penduduk 5.278 jiwa
(2013) dan luas wilayah mencapai 588,8
Km2. Kemudian ada Kota Sugapa (PKL)
yang terletak di Kabupaten Intan Jaya
dengan jumlah penpenduduk sebanyak
43.405 jiwa dan luas wilayah 2.325 Km2.
Pelabuhan Pomako Timika (pelabuhan
internasional), Bandara Mozez Kilangin
Timika (bandara pengumpul skala tersier)
dengan kategori bandara domestik.
Berikutnya ada Kota Timika (PKN)
dengan jumlah penduduk sebanyak
127.278 jiwa (2013) dan luas wilayah
2.216 Km2. Kota Timika memiliki angka
IPM 70,02 dan PDRB sebesar Rp 8.637
No. 001 Tahun I - 15 November - 14 Desember 2017
Tabloid West Papua
FOKUS
13
No. 106 Tahun X - 15 Juni - 14 Juli 2017
Percepatan Pembangunan
Papua dan Papua Barat
Secara umum, percepatan
pembangunan Papua dan
Papua Barat, dilakukan dengan
cara; meningkatkan akses dan
kualitas pelayanan dasar pendidikan,
meningkatkan akses dan kualitas
pelayanan kesehatan, meningkatkan
ketahanan pangan, menurunkan angka
kemiskinan dan perlindungan sosial,
pembangunan infrastruktur dasar,
pengembangan konektivitas wilayah,
dan pengembangan kelembagaan dan
tatakelola,
Peningkatan akses dan kualitas
pelayanan dasar pendidikan antara lain
dilakukan melalui: a. pengembangan
sekolah berpola asrama untuk
menanggulangi persoalan ketertinggalan
akses dan layanan pendidikan di daerah
pegunungan tengah dan daerah terisolasi
lainnya; b. pengembangan pendidikan
vokasi khususnya Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK) sesuai dengan potensi
komoditas unggulan di wilayah adat
masing-masing; c. penurunan angka tuna
aksara melalui pendidikan keaksaraan;
d. penerapan pendidikan kurikulum
kontekstual Papua; e. peningkatan kualitas
guru dan penyediaan tambahan kuota
guru untuk pemenuhan kekurangan guru;
dan f. pemberian kesempatan yang lebih
luas untuk menempuh jenjang pendidikan
menengah dan tinggi bagi putra putri
Orang Asli Papua (OAP).
Peningkatan akses dan kualitas
pelayanan kesehatan, antara lain
berupa: a. peningkatan kualitas layanan
kesehatan ibu dan anak; b. peningkatan
gerakan masyarakat hidup sehat; c.
pengembangan Malaria Center; d.
penurunan kejadian malaria, prevalensi
HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya; e.
pelaksanaan pelayanan kesehatan jarak
jauh dengan memanfaatkan teknologi
komunikasi (telemedicine) di Rumah Sakit
Rujukan Nasional/Provinsi/Regional dan
fasilitas kesehatan lainnya; f. penugasan
tenaga kesehatan Nusantara Sehat secara
kelompok (team based) termasuk di
wilayah sulit dan tertinggal; g. penugasan
di Kota Sorong; dan e. pembangunan
pembangkit listrik tenaga minihidro di
wilayah Pegunungan Bintang, Ilaga, dan
Supiori.
Pengembangan konektivitas wilayah
antara lain melalui: a. pembangunan
dan preservasi jalan dan jembatan Trans
Papua, Jalan Strategis Nasional serta
Jalan Perbatasan di Provinsi Papua dan
Provinsi Papua Barat untuk meningkatkan
akses dan konektivitas antarprovinsi,
kabupaten/kota, distrik dan kampung untuk
dapat menurunkan biaya kemahalan di
wilayah pegunungan tengah dan daerah
yang sulit terjangkau secara geografis;
b. peningkatan bandar udara dan
bandar udara perintis dan perluasan jalur
penerbangan yang dapat menjangkau
wilayah kampung terisolasi serta
terselenggaranya pelayanan jembatan
udara; c. peningkatan pelabuhan laut
dan pelabuhan sungai yang dapat
menjangkau wilayah kampung terisolasi,
serta terselenggaranya subsidi angkutan
barang tol laut; dan d. pengembangan
telekomunikasi dan informasi yang dapat
menjangkau kampung dan distrik.
Pengembangan kelembagaan
dan tatakelola, antara lain melalui: a.
peningkatan kapasitas kelembagaan
pemerintah provinsi, kabupaten dan kota
guna meningkatkan kualitas pelayanan
publik; b. fasilitasi dan pendampingan
dalam penyusunan dan pelaksanaan
peraturan daerah provinsi (perdasi) dan
peraturan daerah khusus (perdasus),
sebagaimana amanat UU Otsus;
c. fasilitasi penanganan masalah
hukum terkait pemanfaatan tanah adat/
ulayat untuk kepentingan pembangunan
di Provinsi Papua dan Provinsi Papua
Barat; dan d. pelaksanaan efektivitas
program cinta tanah air dan wawasan
kebangsaan. Program Prioritas
Pembangunan daerah tertinggal
merupakan pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 untuk
mempercepat pembangunan kabupaten
tertinggal atau kurang berkembang
dibanding kabupaten lainnya.[]
tenaga dokter spesialis melalui Wajib Kerja
Dokter Spesialis (WKDS); dan h. bantuan
pendidikan dokter spesialis bagi putra/putri
daerah Papua dan Papua Barat.
Meningkatkan ketahan pangan,
antara lain melalui: a. peningkatan
kedaulatan pangan lokal; b.
pengembangan lumbung pangan
nasional di Merauke guna mendukung
program ketahanan pangan nasional;
c. pengembangan industri pengolahan
komoditas unggulan lokal secara
terpadu dan terintegrasi dari hulu ke
hilir; d. peningkatan industri peternakan
untuk meningkatkan pendapatan asli
OAP; e. peningkatan industri kelautan
dan perikanan melalui pemberdayaan
ekonomi nelayan, dan pariwisata
bahari; dan f. penyediaan dan distribusi
tenaga pendamping dan penyuluh untuk
meningkatkan efektivitas pengembangan
dan pemasaran ekonomi lokal.
Menurunkan angka kemiskinan dan
perlindungan sosial, antara lain melalui: a.
perluasan cakupan Penerimaan Bantuan
Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN); b. pelaksanaan Program Keluarga
Harapan (PKH); c. peningkatan sistem
perlindungan dan kesejahteraan bagi
anak dan perempuan; dan d. peningkatan
dan perluasan penyediaan bantuan
permodalan bagi UMKM dan peningkatan
kewirausahaan untuk OAP.
Pembangunan infrastruktur dasar,
antara lain melalui: a. pengembangan
pelayanan air bersih melalui pembangunan
sumber air tanah yang menjangkau
seluruh kampung dan distrik terisolasi di
wilayah sulit air lainnya; b. pengembangan
perumahan sehat dan layak huni, serta
perbaikan sanitasi lingkungan dalam
mendukung budaya hidup bersih dan
sehat yang menjangkau kampung dan
distrik;
c. pembangunan pembangkit,
transmisi, dan distribusi tenaga listrik untuk
melistriki dan menerangi kampung serta
distrik; d. pembangunan jaringan gas bumi
untuk rumah tangga (jaringan gas kota)
beserta pipa transmisi jaringan gas kota
No. 001 Tahun I - 15 November - 14 Desember 2017
Tabloid West Papua
FOKUS
14
Infrastruktur di Papua dan Papua Barat
Menjadi Prioritas Nasional
Daftar Proyek Strategis Nasional di
Provinsi Papua dan Papua Barat antara
lain, Pembangunan jalan Trans Papua,
jalan lintas perbatasan dan jalan menuju lintas
batas serta pembangunan Pos Lintas Batas
Negara (PLBN) dan Sarana Penunjang di
Skouw, Jayapura.
Perencanaan pembangunan infrastruktur
di Papua dan Papua Barat dalam Rencana
Strategis Kementerian PUPR periode
2015-2019, dari 35 Wilayah Pembangunan
Strategis (WPS) nasional terdapat empat
WPS di Papua dan Papua Barat, yaitu WPS
31 Sorong-Manokwari, WPS 32 Manokwari-
Bintuni, WPS 33 Nabire-Enarotali-Wamena,
dan WPS 34 Jayapura-Merauke.
Pembangunan infrastruktur tersebut
tidak hanya membangun infrastruktur yang
ditujukan untuk mendorong perkembangan
ekonomi di perkotaan, tetapi juga membangun
infrastruktur di perbatasan yang bertujuan
untuk mengurangi disparitas sosial, ekonomi
dan wilayah.
miliar, jalan dan jembatan Rp 2,48 triliun,
permukiman Rp 405 miliar dan perumahan Rp
78 miliar.
Tahun 2016, alokasi Papua Barat
sebesar Rp 2,53 triliun, terbagi untuk
alokasi infrastruktur sumber daya air Rp 499
miliar, jalan dan jembatan Rp 1,28 triliun,
permukiman Rp 255 miliar dan perumahan Rp
183 miliar.
Tahun 2017 alokasi Papua Barat
meningkat menjadi Rp 2,64 triliun, terbagi
untuk alokasi infrastruktur sumber daya air Rp
343 miliar, jalan dan jembatan Rp 1,51 triliun,
permukiman Rp 129 miliar. Sehingga total
alokasi pembangunan infrastruktur PUPR
untuk Papua dan Papua Barat pada tahun
2017 mencapai Rp 7,61 triliun.
Anggaran pembangunan infrastruktur
untuk Papua dan Papua Barat juga didanai
melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), dimana
pada tahun 2015 dana DAK untuk kedua
provinsi tersebut sebesar Rp 1,59 triliun,
tahun 2016 dana tersebut meningkat pesat
menjadi sebesar Rp 6,35 triliun dan pada
tahun 2017 sebesar Rp 2,18 triliun.
Dalam pembangunan jalan, pemerintah
akan menyelesaikan sekitar 112 km jalan
Trans Papua yang ditargetkan rampung
seluruhnya pada tahun 2018. Sedangkan
dalam pembangunan infrastruktur sumber
daya air, Kementerian PUPR melakukan
rehabilitasi beberapa daerah irigasi. Dalam
pembangunan perumahan, juga dilakukan
upaya untuk memperbaiki rumah-rumah
penduduk yang tidak layak huni, yaitu melalui
program rumah swadaya. Masing-masing
ditargetkan sebanyak 3.500 unit. Selain
itu juga ada program rumah khusus yang
dibangun untuk nelayan, tenaga medis, dan
pemuka agama.
Untuk meningkatkan kualitas
permukiman, juga dilakukan penanganan
kawasan kumuh melalui program Kota
Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang menjangkau
41 kelurahan di Kota Sorong dan Kota
Manokwari Barat.
Kawasan perbatasan juga mendapatkan
sentuhan pembangunan, dimana Kementerian
PUPR telah menyelesaikan pembangunan
Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw yang
dilengkapi dengan infrastruktur penunjang
seperti pasar, sehingga kawasan PLBN
dapat berfungsi sebagai pusat pertumbuhan
ekonomi baru.[]
Alokasi anggaran pembangunan
infrastruktur di Papua dan Papua Barat
cukup besar. Pada tahun 2015, alokasi untuk
Provinsi Papua sebesar Rp 5,66 triliun terdiri
dari alokasi untuk sumber daya air sbesar Rp
576 miliar, jalan dan jembatan Rp 4,26 triliun,
permukiman Rp 281 miliar dan perumahan Rp
415 miliar.
Tahun 2016, alokasi untuk Papua
sebesar Rp 5,06 triliun terdiri dari alokasi
untuk sumber daya air Rp 308 miliar, jalan
dan jembatan Rp 3,74 triliun, permukiman Rp
250 miliar dan perumahan Rp 216 miliar.
Untuk tahun anggaran 2017, alokasi
untuk Papua sebesar Rp 4,96 triliun terdiri
dari alokasi untuk sumber daya air Rp 411
miliar, jalan dan jembatan Rp 3,72 triliun,
permukiman Rp 132 miliar dan perumahan Rp
85,7 miliar.
Sementara alokasi anggaran untuk
Provinsi Papua Barat pada tahun 2015
sebesar Rp 3,96 triliun, dimana terbagi untuk
alokasi infrastruktur sumber daya air Rp 775
Kement erian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) secara bertahap
terus meningkatkan ketersed iaan infrastr uktur di Papua dan Papua Barat
untuk mendukung konekt ivitas di dua pro vinsi terseb ut. Beberapa pro yek
infrastr uktur yang dilaksanakan bahkan menjad i prioritas nasional,
sebagaimana tertu ang dalam Perpres No. 3 Tahun 2016 tent ang Percepatan
Pelaksanaan Proyek St rategis Nasional (PSN).
No. 001 Tahun I - 15 November - 14 Desember 2017
Tabloid West Papua
FOKUS
15
Derap Pembangunan Infrastruktur
di Kabupaten Sorong
Catatan Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten Sorong tahun
2017 menunjukkan, panjang
ruas jalan di Kabupaten Sorong adalah
sepanjang 1.252 Km, terdiri dari
permukaan ruas jalan aspal sepanjang
137,39 Km, permukaan ruas jalan rigid
sepanjang 712,33 Km, permukaan ruas
jalan sertu sepanjang 447,56 Km, dan
permukaan ruas jalan tanah sepanjang
595,82 Km.
Di sektor perhubungan laut yang
sangat berpotensi dalam menghubungkan
antar Distrik atau Kampung di wilayah
Kabupaten Sorong, data Dinas
Perhubungan Kabupaten Sorong mencatat
bahwa saat ini terdapat 10 dermaga yang
tersebar di 10 Distrik, yaitu di Mayamuk,
Aimas, Seget, Makbon, Moraid, Salawati
Selatan, Moisegen, Klamono, Beraur, dan
Klabot.
Selain itu, Kabupaten Sorong juga
memiliki 2 dermaga besar, 6 dermaga
khusus, 5 dermaga kecil, dan 23 dermaga
tambatan perahu. Kabupaten Sorong
juga memiliki 6 pelabuhan khusus yang
berlokasi di Distrik Arar, Malabam dan
Salawati. Di Distrik Arar ada 4 pelabuhan
khusus, yaitu pelabuhan; Petrochina,
Loading Pier Aras Gas, Semen Indonesia,
dan Hendrison Iriana. Di Malabam dan
di Salawati masing-masing ada satu
pelabuhan khusus, yaitu pelabuhan Jaya
Abadi dan Joint Operating Body Pertamina
dan Petrochina.
Dalam hal sarana perhubungan
udara, saat ini Kabupaten Sorong sedang
melakukan pengembangan pelabuhan
udara internasional yang berlokasi di
Kampung Klawoton Distrik Moisegen.
Bandara Segun yang semula
memiliki luas sekitar 2.500 Ha kemudian
dikembangkan menjadi sekitar 2.825 Ha.
Saat ini, masyarakat Kabupaten
Sorong menggunakan Bandara Dominic
Eduard Osok yang terletak di Kota Sorong
untuk melakukan aktivitas bepergian
menggunakan pesawat udara.
Di bidang kesehatan, Kabupaten
Sorong memiliki fasilitas kesehatan berupa
satu unit Rumah Sakit Umum Daerah Tipe
C, 18 unit Puskesmas yang tersebar di
Kabupaten Sorong adalah 124 unit SD,
11 Madrasah Ibtidaiyah, 1 SLB, 42 SMP,
9 Madrasah Tsanawiyah, 18 SMA, 7
Madrasah Aliyah, dan 7 SMK.
Untuk menunjang fasilitas
pendidikan tersebut, Kabupaten
Sorong menyediakan fasilitas
PerpuSeru (Perpustakaan Seru) yang
merupakan Program Mitra Kerja PT.
Coca Cola Foundation Indonesia dan
Perpustakaan Nasional RI. Program ini
masing-masing desa, 53 unit Puskesmas
Pembantu, 174 unit Posyandu, 11 unit
Poskesdes, 33 unit Polindes dan 34 unit
Pusling yang terdiri dari 34 unit sepeda
motor, 7 unit mobil dan 6 unit perahu.
Privatisasi penggunaan fasilitas air
minum merupakan salah satu indikator
kesejahteraan rumah tangga. Pada
umumnya tingkat privatisasi penggunaan
fasilitas air minum sendiri akan lebih
menjamin kesehatan, kebersihan dan
keleluasaan dalam hal penggunaannya.
Sebagian besar atau sekitar 58,50%
rumah tangga di Kabupaten Sorong
menggunakan fasilitas air minum sendiri.
Sekitar 10,61% menggunakan fasilitas
air minum secara bersama, dan 9,75%
menggunakan fasilitas air minum secara
umum. Saat ini masih ditemukan sekitar
21,14% rumah tangga yang tidak
mempunyai fasilitas air minum.
Fasilitas pendidikan di Kabupaten
Sorong tersebar di 18 Distrik dan sebagian
besar di dominasi oleh fasilitas pendidikan
untuk memenuhi kebutuhan pendidikan
dasar 9 tahun, yaitu fasilitas SD dan SMP.
Fasilitas pendidikan untuk jenjang yang
lebih tinggi seperti SMA dan SMK lebih
terkosentrasi di wilayah pusat kabupaten
seperti Distrik Aimas, Mayamuk , Salawati
dan Mariat.
Sarana pendidikan yang ada di
bertujuan untuk menjadikan perpustakaan
di setiap daerah menjadi Pusat Belajar
dan Berkegiatan Masyarakat Berbasis
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
Program PerpuSeru baru hadir di
kawasan Indonesia Timur pada awal tahun
2016, yaitu di provinsi NTT, Maluku, Papua
dan Papua Barat. Sedangkan kabupaten di
Papua Barat yang mendapatkan bantuan
dan kesempatan untuk menerima program
PerpuSeru adalah Kabupaten Sorong
dan Raja Ampat.
Di Kabupaten Sorong juga ada 8
fasilitas sosial berupa panti asuhan, yaitu;
Darul Istiqomah, Sinar Kasih, Nurul Yakin,
Al Hidayah, Kasih Agape, Muhammadiyah,
Darul Aitam, dan Pelita Kasih yang
tersebar di beberapa distrik seperti di
Aimas, Mayamuk dan Salawati. Jumlah
anak –anak yang diasuh di panti asuhan
tersebut sebanyak 413 orang.[]
No. 001 Tahun I - 15 November - 14 Desember 2017
Tabloid West Papua
LAPORAN
16
Kabupaten Kaimana
Bangun Sejumlah Jalan dan Dermaga
untuk Tingkatkan Perekonomian
Pemerintah Kabupaten Kaimana
dalam beberapa tahun terakhir
terus mengupayakan pembangunan
jalan untuk membuka keterisolasian yang
menghambat peningkatan ekonomi
masyarakat.
Saat ini ada dua ruas jalan yang
tengah digenjot pembangunannya, yaitu
ruas jalan LABobo-Wangatnauw–Jarato
dan ruas jalan Avona–Yamor.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat Kabupaten
Kaimana, Ir. Nicolaas E Kuahaty,
mengatakan bahwa kebijakan
fasilitas yang ada. Masyarakat yang
tinggal di perkampungan lebih banyak
menghabiskan biaya untuk transportasi.
Dengan terbukanya
aksesibiltas berupa pembanggunan ruas
jalan di dua titik sektor pertumbuhan
ekonomi, maka saat ini penghasilan
masyarakat dari hasil pertanian dan
perkebunan menjadi lebih baik dari
sebelumnya.
Ke depan, dengan semakin
bertambahnya akses jalan yang
dibangun, maka diharapkan dapat
memberikan dampak postif bagi kemajuan
perekonomian masyarakat, terutama bagi
yang berdomisili di pegunungan dengan
jarak jangkau yang sulit.
Di bidang transportasi laut, kabupaten
Kaimana telah memiliki dermaga Eman,
yang terletak di Kampung Lobo dan
telah dioperasikan sejak 2014. Pemkab
Kaimana masih sedang membangun lima
dermaga permanen lainnya.
Pemkab Kaimana telah menetapkan
sedikitnya ada enam titik yang dijadikan
sebagai pusat pertumbuhan ekonomi
masyarakat. Di setiap titik pertumbuhan,
dibangun dermaga permanen dan infra
struktur dasar lainnya yang dibutuhkan
untuk membantu melancarkan aktivitas
masyarakat dalam membawa hasil kebun
mereka ke pasar-pasar di kota.
Adapun wilayah pusat pertumbuhan
yang akan dibangun dermaga-dermaga
permanen, yaitu di kampung Bayeda untuk
wilayah distrik Teluk Arguni, di kampung
Warifi untuk wilayah distrik Etna dan
Yamor, di kampung Tairi untuk wilayah
distrik Buruway, dan di kampung Mandiwa
untuk wilayah distrik Arguni Bawah serta
di kampung Adi Jaya untuk wilayah distrik
Buruway, yang keseluruhannya ditargetkan
akan rampung pada 2020 mendatang.
Pembangunan dermaga ini merupakan
bagian dari serangkaian pembangunan
yang dilaksanakan Pemkab Kaimana
dalam rangka mewujudkan Kaimana baru
yang sejahtera, adil, aman, bermartabat
dan berkelanjutan.[]
pembangunan jalan untuk membuka
keterisolasian dimaksudkan untuk
mengurangi tingginya angka kemiskinan
di kabupaten Kaimana. Data BPS
menunjukkan bahwa 37% penduduk
miskin berada di perkampungan, dan
hanya 5% penduduk miskin yang
berdomisili di perkotaan.
Pemkab Kaimana konsisten
melakukan kebijakan untuk membuka
daerah-daerah terisolasi mengingat
masih tingginya angka kemiskinan
yang salah satunya disebabkan karena
sulitnya untuk dapat mengaskes berbagai
LAPORAN
No. 001 Tahun I - 15 November - 14 Desember 2017
Tabloid West Papua
LAPORAN
17
Kegiatan Prioritas Pendukung Percepatan
Pembangunan Papua dan Papua Barat
Pro gram Percepatan Pemban gunan
Papua dan Papua Barat pada tah un
2018 didukun g oleh 7 (tujuh )
kegiatan prioritas, yaitu : (1)
peningkatan akses dan kualitas
pendidikan; (2) peningkatan akses
dan mutu pelayanan kesehatan ;
(3) perlindun gan sosial dan
kemiskinan; (4) penguatan ekonomi
lokal berbas is wilayah adat ;
(5) percepatan pembangun an
infrastruktu r dasar; (6)
pengemban gan konekt ivitas
wilayah; dan (7) penguatan
kelemba gaan dan tata kelola .
Program peningkatan akses dan
kualitas pendidikan di provinsi Papua
dan Papua Barat antara lain berupa;
pembangunan dan pengoperasian sekolah
berpola asrama; pembangunana asrama
siswa dan guru; pembangunan dan
pengembangan SMK yang disesuaikan
dengan potensi unggulan wilayah lokal;
tersedianya tenaga teknis menengah
kejuruan kehutanan di provinsi Papua
Barat; pembangunan ruang kelas baru
(RKB) dan dilaksanakannya rehabilitasi
ruang kelas;
Meningkatkan penyelenggaraan
pendidikan keaksaraan dalam bentuk
penerapan kurikulum pendidikan
kontekstual Papua; tersedianya guru
berkualitas dan tambahan kuota guru;
terlaksananya kebijakan afirmasi untuk
orang asli Papua (OAP) guna menempuh
jenjang pendidikan menengah dan tinggi.
Peningkatan akses dan mutu
pelayanan kesehatan, yaitu dalam bentuk
peningkatan kualitas layanan kesehatan
ibu dan anak; terlaksananya gerakan
masyarakat hidup sehat; pengembangan
Malaria Center; penurunan kejadian
malaria, prevalensi HIV/AIDS, dan
penyakit menular lainnya; beroperasinya
pelayanan kesehatan jarak jauh dengan
memanfaatkan teknologi komunikasi
(telemedicine) di rumah sakit rujukan
sehat; penyediaan Air Minum dan Sanitasi
Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS);
pembangunan sistem penyedia air minum
(SPAM) di kawasan rawan air dan di
kawasan nelayan; pembangunan jaringan
di kawasan air terfasilitasi; pembangunan
sistem pengolahan air limbah berbasis
masyarakat; pembangunan prasarana
penyedia air baku di Kota Jayapura,
Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten
Merauke;
Pembangunan sarana dan prasarana
air bersih di kawasan perdesaan;
pembangunan sarana dan prasarana air
bersih di pulau kecil; terpasangnya Lampu
Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE)
di wilayah perdesaan gelap gulita;
dibangunnya PLT Minihidro dan PLTS
(tenaga surya) di kawasan perbatasan;
tersedianya pengembangan konektivitas
wilayah;
Dibangunnya jalan nasional termasuk
jalan Trans Papua serta jalan perbatasan;
dibangun dan dikembangkannya bandar
udara dan pelabuhan; diselenggarakannya
subsidi angkutan barang tol laut;
diselenggarakannya pelayanan angkutan
laut dan angkutan udara perintis;
dibangunnya BTS di daerah blankspot
terutama di daerah 3T; penyediaan
akses internet di wilayah telekomunikasi;
dibangunnya Desa Broadband Terpadu;
dan digelarnya jaringan serat optik
yang menghubungkan seluruh ibukota
kabupaten/kota provinsi Papua dan Papua
Barat.
Sementara penataan kelembagaan
dan tata kelola dilakukan dalam bentuk;
diselesaikannya penyusunan Perdasi
dan Perdasus; dilaksanakannya
peningkatan kapasitas kelembagaan
provinsi/kabupaten/kota/distrik dalam
peningkatan pelayanan dasar publik;
fasilitasi penanganan masalah hukum
terkait pemanfaatan tanah adat/ulayat
untuk kepentingan pembangunan di
Provinsi Papua dan Papua Barat; serta
dilaksanakannya program cinta tanah
air dan wawasan kebangsaan melalui
pendekatan kontekstual Papua.[]
nasional/provinsi atau regional dan fasilitas
pelayanan kesehatan lainnya; penugasan
24 tim tenaga kesehatan Nusantara Sehat
secara kelompok (team based) serta
penugasan tenaga dokter spesialis; dan
bantuan pendidikan dokter spesialis bagi
putra/putri OAP.
Perlindungan sosial dan
penanggulangan kemiskinan dilaksanakan
dalam bentuk; pelaksanaan integrasi
Kartu Indonesia Sehat dengan Kartu
Papua Sehat. Terpenuhinya kebutuhan
Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan
Kesehatan Nasional/JKN; pelaksanaan
Program Keluarga Harapan (PKH), serta
tersedianya bantuan permodalan untuk
UMKM.
Penguatan ekonomi lokal berbasis
wilayah adat diwujudkan dalam bentuk;
pelaksanaan cetak sawah untuk
mendukung produksi dan pengembangan
ekonomi lokal berbasis komoditas
unggulan dan wilayah adat; pembangunan
irigasi di Kabupaten Mappi, rehabilitasi
jaringan irigasi tersier; rehabilitasi jaringan
irigasi di Kabupaten Manokwari dan
Kabupaten Merauke; pembangunan
bendungan Baliem;
Dikembangkannya produksi tanaman
kelapa, cengkeh, pala, dan sagu dari hulu
ke hilir; tersedianya sarana dan peralatan
produksi dan pascapanen, serta peralatan
pengolahan hasil tanaman pangan
dan perkebunan; dikembangkannya
ternak ruminansia; dibangunnya
gudang pangan lokal dan lantai jemur;
dikembangkannya prasarana dan sarana
BUMDES bersama; dibangunnya embung
pertanian dan bangunan air lainnya di
daerah rawan pangan; ditingkatkannya
keterampilan Prukades; dibangun dan
dikembangkannya Sentra Kelautan dan
Perikanan Terpadu (SKPT) di Biak, Timika
dan Merauke; dikembangkannya usaha
ekonomi kreatif; dan dilaksanakannya
pembangunan pasar antardesa,
Berikutnya adalah percepatan
pembangunan infrastruktur dasar, yaitu
berupa; tersedianya bantuan stimulan
pembangunan baru rumah layak huni dan
No. 001 Tahun I - 15 November - 14 Desember 2017
Tabloid West Papua
LAPORAN
18
Sesuai dengan tema Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) Tahun 2018,
maka pengembangan wilayah
ditujukan pada pertumbuhan dan
pemerataan pembangunan. Pertumbuhan
pembangunan daerah pada tahun 2018
akan didorong melalui pertumbuhan
peranan sektor jasa, industri pengolahan
dan pertanian.
Peningkatan kontribusi dari sektorsektor
tersebut dilakukan seiring dengan
terus dikembangkannya kawasan-kawasan
strategis di wilayah yang menjadi main
prime mover (pendorong pertumbuhan
utama), antara lain Kawasan Ekonomi
Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI),
Kawasan Perkotaan (Megapolitan dan
Metropolitan), Kawasan Pariwisata serta
Kawasan yang berbasis pertanian dan
potensi wilayah seperti Agropolitan dan
Minapolitan.
Dari sisi pemerataan pembangunan,
kebijakan pembangunan daerah
diarahkan untuk pengurangan
kesenjangan antarwilayah terutama
untuk pembangunan Kawasan Barat
dan Kawasan Timur Indonesia, termasuk
wilayah perdesaan, daerah tertinggal dan
perbatasan.
Kebijakan yang dilakukan adalah
dengan mendorong transformasi dan
nasional, dengan rata-rata pertumbuhan
ekonomi minimal 6% pada tahun 2018.
Wilayah Papua berpotensi besar untuk
menjadi penggerak ekonomi Indonesia
bagian Timur melalui kelimpahan sumber
daya alam di berbagai sektor baik
perikanan, pertanian/perkebunan, industri
agro dan pangan, pariwisata bahari dan
alam, maupun pertambangan.
Arah kebijakan pembangunan di
Wilayah Pulau Papua juga ditujukan untuk
mendukung upaya untuk mewujudkan
pusat pengembangan wilayah berbasis
kampung masyarakat adat yang didukung
oleh prasarana dan sarana yang handal.
Pada tahun 2018, sasaran Laju
Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Pulau
Papua minimal 6%, sedangkan sasaran
tingkat kemiskinan diturunkan menjadi
26%, dan sasaran tingkat pengangguran
terbuka diharapkan maksimal hanya 4%.
Rinciannya adalah, sasaran
pertumbuhan ekonomi minimal sebesar
6%, tingkat kemiskinan maksimum 23%,
dan tingkat pengangguran maksimum
8% di provinsi Papua Barat. Sedangkan
di provinsi Papua, tingkat pertumbuhan
ekonomi minimal sebesar 6%, tingkat
kemiskinan maksimum 27%, dan tingkat
pengangguran maksimal 4%.[]
akselerasi pembangunan infrastruktur
serta mendorong peningkatan investasi di
wilayah Papua, Maluku, Nusa Tenggara,
Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera
namun dengan tetap menjaga momentum
pembangunan Wilayah Jawa.
Pengembangan wilayah didasarkan
pada 7 (tujuh) wilayah pengembangan
pulau, yaitu; Wilayah Pulau Papua,
Wilayah Kepulauan Maluku, Wilayah
Kepulauan Nusa Tenggara, Wilayah Pulau
Sulawesi, Wilayah Pulau Kalimantan,
Wilayah Pulau Jawa-Bali dan Wilayah
Pulau Sumatera. Sasaran pengembangan
wilayah tahun 2018 ditujukan pada
pertumbuhan dan pemerataan
antarwilayah dengan lebih meningkatkan
peran ekonomi wilayah luar Jawa.
Pada tahun 2018, peran wilayah
Papua terhadap perekonomian nasional
diharapkan meningkat dengan fokus
pengembangan pada potensi dan
keunggulan wilayah Papua. Sedangkan
pengembangan infrastruktur diarahkan
pada upaya penurunan kesenjangan
intrawilayah Papua, khususnya wilayah
pegunungan.
Pada tahun 2018, perekonomian
wilayah Pulau Papua diharapkan dapat
meningkatkan kontribusinya menjadi
sebesar 1,88% terhadap perekonomian
Pada Tahun 2018, Kontribusi Papua pada
Perekonomian Nasional Meningkat Menjadi 1,88%
No. 001 Tahun I - 15 November - 14 Desember 2017
Tabloid West Papua
LAPORAN
19
Pengembangan Infrastruktur di Papua Barat
Diintensifkan di Kabupaten Sorong
Pembangunan infrastruktur di Papua
Barat terbagi dalam dua Wilayah
Pengembangan Strategis (WPS),
yaitu WPS 31 Sorong-Manokwari
dan WPS 32 Manokwari-Bintuni.
Pembangunan di wilayah ini tengah
dipacu guna meningkatkan konektivitas di
kawasan Papua.
Menurut Menteri Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki
Hadimuljono, pembangunan infrastruktur
yang dilakukan pemerintah tidak hanya
untuk mendorong perkembangan ekonomi
di kawasan perkotaan dan kawasan maju
lainnya, tetapi juga untuk mendorong
pembangunan infrastruktur di kawasan
yang sedang berkembang dan di kawasan
perbatasan untuk mengurangi disparitas
sosial, ekonomi dan wilayah.
Pada tahun 2017 ini, Kementerian
PUPR telah menganggarkan sedikitnya
Rp 2,23 triliun untuk pembangunan
infrastruktur dalam mendukung ketahanan
pangan, konektivitas, permukiman dan
perumahan di Provinsi Papua Barat.
Beberapa infrastruktur strategis
telah rampung dibangun, sementara yang
lainnya masih dalam tahap penyelesaian.
Untuk mendukung ketahanan air dan
pangan, Kementerian PUPR sudah
menyelesaikan pembangunan Bendung
Wariori di Kabupaten Manokwari pada
tahun 2016 lalu.
Bendung ini dilengkapi dengan
saluran irigasi primer sepanjang 1
Km yang difungsikan untuk mengairi
sawah seluas 1.400 hektare dari 3.450
hektare sawah potensial yang ada.
Pembangunannya menghabiskan alokasi
anggaran sebesar Rp 237,5 miliar melalui
kontrak kerja tahun 2013 hingga 2016.
Bendung lainnya di Kabupaten
Manokwari yang sudah diselesaikan
pengerjaannya pada tahun adalah
Bendung Oransbari yang mampu mengairi
areal persawahan seluas 3.016 hektare.
Saat ini, Bendung Oransbari sudah
berfungsi mengairi 700 ha sawah milik 450
petani. Keberadaan Bendung Oransbari
ini adalah untuk mendukung program
peningkatan produksi pangan dan juga
sisanya sepanjang 34,64 Km masih dalam
kondisi perkerasan tanah.
Untuk mendukung konektivitas
ke Pelabuhan Arar yang merupakan
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
Sorong, Kementerian PUPR juga tengah
membangun ruas jalan lingkar Sorong
menuju Pelabuhan Arar sepanjang 50,19
Km. Ruas jalan ini terdiri dari 2 segmen,
yaitu ruas jalan dari Aimas menuju ke
Pelabuhan Arar sepanjang 17,6 Km dan
ruas jalan dari Aimas melingkari Kota
Sorong ke daerah Soka sepanjang 32,59
Km.
Presiden Jokowi telah meminta
agar pembangunan infrastruktur di
Papua dan Papua Barat lebih dipercepat,
terutama pembangunan di daerah terisolir
dan daerah yang berada di kawasan
perbatasan. Percepatan ini diperlukan
untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi
dan pemerataan pembangunan.
Presiden Jokowi mengatakan, bahwa
Papua dan Papua Barat merupakan
provinsi yang memiliki wilayah yang
luas dengan potensi kekayaan alam
yang berlimpah, mulai dari sektor
pertambangan, pertanian, kehutanan,
hingga kelautan dan perikanan. Potensi
besar ini harus betul-betul dimanfaatkan
sebesar-besarnya untuk kemakmuran
rakyat.
Menurut Presiden Jokowi, kunci
untuk menggerakkan perekonomian dan
pemerataan pembangunan di Papua
dan Papua Barat adalah percepatan
pembangunan infrastruktur. Karena
itu pemerintah akan membuka semua
wilayah di Papua dan Papua Barat dari
keterisolasian guna menekan biaya
logistik, menaikkan daya saing, dan
mempercepat pembangunan.
Dalam dua tahun kedepan,
pengembangan infrastruktur di Papua
Barat akan diintensifkan ke kabupaten
Sorong karena lahan untuk proyek
pelabuhan-pelabuhan yang lainnya
yang berada di Arar dan Seget, belum
sepenuhnya dibebaskan. Sedangkan
di Sorong, sebanyak lima hektar lahan
sudah direklamasi.[]
untuk meningkatkan penyediaan air baku
di wilayah tersebut.
Selain itu, melalui Balai Wilayah
Sungai Papua Barat, Kementerian PUPR
juga telah menyelesaikan revitalisasi
sungai Klagison di Kota Sorong dengan
total anggaran sebesar Rp19,56 miliar
dan pembangunan pengaman Pantai
Tanjung Kasuari dan Supraw sebesar
Rp13,22 miliar.
Sedangkan untuk mendukung
konektivitas di bidang pembangunan
jalan, Kementerian PUPR melalui Balai
Pelaksanaan Jalan Nasional Papua
Barat, saat ini tengah menyelesaikan
Proyek Pembangunan Jalan Trans Papua
bagian barat. Hingga kini telah dicapai
pembangunan jalan sepanjang 1.058,76
km dari total panjang 1.070,62 km yang
ditargetkan akan dibuka seluruhnya pada
tahun ini.
Ruas jalan Sorong-Maybrat-
Manokwari (Segmen 1) yang memiliki
panjang 594,81Km, kondisinya sudah
teraspal sepanjang 459,93 Km dan
sisanya sepanjang 134,88 Km masih
dalam kondisi perkerasan tanah. Di ruas
jalan ini juga sudah dibangun sebanyak
140 jembatan dari 144 jembatan yang
direncanakan dengan total panjang
4.969,70 meter. Sisanya akan diselesaikan
pembangunannya pada 2018.
Ruas jalan Manokwari-Wameh-
Wasior-Batas Provinsi Papua (Segmen 2)
memiliki panjang 475,81 Km. Kondisinya
sudah teraspal sepanjang 147,99 Km,
sedangkan sisanya sepanjang 315,96 Km
masih dalam kondisi perkerasan tanah.
Ruas jalan ini sudah terbuka seluruhnya,
namun masih membutuhkan perbaikan
geometri dan penanganan jembatan
dibeberapa lokasi.
Pada ruas jalan ini sudah dibangun
sebanyak 68 jembatan (2016) dari 195
jembatan yang direncanakan dengan
total panjang 6,422 Km. Sisanya akan
diselesaikan pembangunannya pada tahun
2018.
Sementara itu, ruas jalan lingkar
Sorong-Pelabuhan Arar, kondisinya sudah
beraspal sepanjang 15,55 Km sedangkan
No. 001 Tahun I - 15 November - 14 Desember 2017
Tabloid West Papua
LAPORAN
20
Keterpaduan
Infrastruktur di Pulau Papua
Untuk menjawab Agenda Nawacita
Presiden Joko Widodo, Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat (PUPR) telah menyusun Rencana
Ultimate Pulau Papua Tahun 2025 sebagai
bentuk dukungan Kementerian PUPR
dalam mengembangkan Pulau Papua.
Terkait hal tersebut, program Cipta
Karya adalah membangun 7 (tujuh) unit
Saluran Penyedia Air Minum (SPAM),
5 (lima) unit Tempat Pemrosesan Akhir
(TPA), Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja
dan 2 (dua) unit Saluran Pembuangan Air
Limbah. Dalam hal ini peran dan dukungan
Cipta Karya difokuskan untuk peningkatan
kualitas hidup penduduk Pulau Papua.
Sedangkan program Sumber Daya Air
direncanakan akan membangun masingmasing
satu unit bendungan dan waduk,
pembangunan 9 (sembilan) unit Daerah
Irigasi di tiap lokasi dan pembangunan
Embung di satu lokasi, pembangunan
waduk Maybrat, bendungan Wariori dan
Waduk Tambraw di Provinsi Papua Barat
serta pembangunan waduk Gali Efata di
Provinsi Papua. Dalam hal ini peran dan
dukungan Sumber Daya Air difokuskan
untuk peningkatan ketahanan pangan bagi
penduduk Pulau Papua
Untuk program Bina Marga, hingga
tahun 2025 direncanakan akan membangun
sejumlah ruas jalan nasional diantaranya:
ruas jalan Lingkar Raja Ampat sepanjang
10 Km; ruas jalan Teluk Bintuni sepanjang
17 Km; ruas jalan Sorong – Makbon – Mega
– Sausafor – Saukorem – Arfu – Mega;
ruas jalan Yetti – Ubrub – Oksibil sepanjang
238,5 Km; ruas jalan Tiom – Mulia
sepanjang 66,6 Km; ruas jalan Depapre
– Lonkrang sepanjang 6 Km; ruas jalan
Trans Papua Wamena – Elelim – Jayapura
sepanjang 115 Km; dan pembangunan
jembatan Holtekam. Dalam hal ini peran
dan dukungan Bina Marga difokuskan untuk
peningkatan konektivitas Pulau Papua.
Untuk sektor perumahan akan
dibangun rumah khusus di daerah terpencil
sebanyak 1.020 unit dan juga rumah
khusus di Kabupaten Boven Digoel. Dalam
hal ini peran dan dukungan Cipta Karya
difokuskan untuk peningkatan lingkungan
daerah pinggiran Pulau Papua.
Untuk mendukung pembangunan
daerah perbatasan, direncanakan
pembangunan rumah khusus perbatasan
di Kota Jayapura, Kabupaten Keerom,
Kabupaten Pegunungan Bintang,
Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten
Merauke, dan di pulau-pulau terluar serta
rencana penanganan 11 ruas jalan strategis
yaitu ruas jalan: Nabire-Wagete-Enarotali,
Jayapura-Nimbrokang-Sarmi, Serui-
Menawi-Saubeba, Timika-Mapurujaya-
Pomako, Jayapura-Wamena-Mulia,
Merauke-Tanah Merah-Waropko, Hamadi-
Holtekamp-Skouw (perbatasan dengan
Papua Nugini).
Ketersediaan infrastruktur Non PUPR
di Pulau Papua, yaitu; pelabuhan Arar dan
pelabuhan Sorong; pelabuhan regional
Manokwari, Teluk Bintuni dan Manokwari
Selatan; dua pelabuhan pengumpul di Teluk
Wondama; pelabuhan pengumpul Kaimana;
pelabuhan pengumpul Teluk Bintuni;
pelabuhan pengumpul regional Nabire;
pelabuhan pengumpul Pomako; pelabuhan
pengumpul Kabupaten Sarmi; pelabuhan
utama internasional Jayapura; pelabuhan
utama internasional Merauke; pelabuhan
pengumpul, pelabuhan regional, pelabuhan
nasional di Kabupaten Biak Numfor.
Berikutnya adalah infrastruktur
berupa bandara pengumpul skala tersier
kota Sorong (bandara Domine Edward
Osok); bandara pengumpul skala tersier
Rendani, Manokwari; bandara pengumpan
Manokwari Selatan dan Teluk Bintuni;
bandara di Teluk Wondama; bandara
pengumpan Kaimana; bandara pengumpan
Fak-fak dan Teluk Bintuni; bandara
pengumpul skala tersier Nabire; bandara
pengumpan di Kabupaten Nabire, 2
bandara di Deiyai, 1 bandara di Dogiyai,
dan 2 bandara di Paniai.
Bandara pengumpul skala tersier di
Kabupaten Mimika; bandara pengumpan
di Kabupaten Puncak; 2 bandara di
Kabupaten Puncak Jaya; 2 bandara di
Kabupaten Tolikara; bandara Kabupaten
Lanny Jaya; bandara Kabupaten
Mamberamo Tengah; bandara pengumpul
skala tersier di Kabupaten Jayawijaya;
bandara pengumpul skala sekunder
Jayapura; 3 bandara pengumpan di
Kabupaten Pegunungan Bintang; 2
bandara pengumpan di Merauke; bandara
pengumpan skala sekunder di Merauke;
dan bandara Frans Kaisepo di Kabupaten
Biak Numfor.
Selanjutnya adalah Terminal Tipe
B Kota Sorong, Terminal Tipe C masingmasing
di Kabupaten Sorong, Maybrat,
Tambraw, Manokwari, dan Manokwari
Selatan, serta Teluk Bintuni; Terminal
Penyebrangan Kabupaten Kaimana;
Terminal penyebrangan dan Terminal Tipe
B Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten
Fak-Fak, Terminal Tipe C Kabupaten
Jayawijaya; Terminal Penyebrangan dan
3 terminal Tipe C di Kabupaten Sarmi,
Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura;
Teminal Tipe C di Merauke, dan Terminal
Tipe B Kabupaten Biak Numfor.[]
No. 001 Tahun I - 15 November - 14 Desember 2017
Tabloid West Papua
SOROT
West Papua
21
Kawasan Food Estate Merauke
Menjadi Sentra Produksi Pangan Nasional
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(Kementerian PUPR) telah menyusun percepatan
pengembangan Kawasan Merauke Trans Papua (MIFEE)
sebagai kawasan yang mengutamakan ketahanan pangan, yaitu
Pengembangan Kawasan Food Estate Merauke yang diharapkan
dapat memberikan arahan bagi pembangunan dan perwujudan
struktur ruang di kawasan yang sesuai dengan daya dukung dan
daya tampung serta potensi ekonomi kawasan tersebut.
Selain itu hal ini dimaksudkan sebagai salah satu upaya
mendukung percepatan pengembangan kawasan secara terpadu
antara infrastruktur PUPR, sektor lain, dan program pemerintah
daerah dalam rangka meningkatkan daya saing kawasan.
Sektor pertanian adalah yang paling dominan dalam laju
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Merauke, namun penggunaan
lahan di Kabupaten Merauke masih didominasi oleh semak
belukar rawa seluas 1.296.643 Ha, hutan lahan kering sekunder
seluas 702.759 Ha, dan hutan lahan kering primer seluas 597.768
Ha. Sementara lahan terbangun berupa permukiman hanya
seluas 3.929 Ha.
Ini merupakan potensi yang besar untuk pengembangan
pertanian maupun pengembangan infrastruktur dalam
mendukung sektor pertanian dan industri pengolahannya di
Kabupaten Merauke.
Kabupaten Merauke memiliki daya dukung lingkungan yang
cukup tinggi untuk kawasan budidaya yaitu sebesar 45% dengan
luas 2.093.316,44 Ha, kawasan lindung sebesar 55% dengan
luas 2.558.027,40 Ha. Dengan daya dukung lingkungan kawasan
budidaya yang tinggi maka kabupaten Merauke berpotensi
sebagai kawasan sentra produksi pangan nasional.
Disamping itu, Kabupaten Merauke juga memiliki potensi
sumber air baku berupa air permukaan yang terdiri dari Daerah
Aliran Sungai Kumbe, Maro, Bian, Digul, dan Buraka yang
tergolong sungai tadah hujan dataran rendah (lowland rainfed
rivers) dan bermuara ke laut Arafura. Selain itu terdapat pula
cekungan-cekungan rawa yang cukup luas seperti rawa Biru
yang terletak di sebelah timur kota Merauke dan selalu berair
sepanjang tahun.
Daerah irigasi Kabupaten Merauke merupakan bagian dari
daerah irigasi Provinsi Papua yang pengelolaannya menjadi
wewenang dan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi,
dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
Selain adanya potensi pengembangan daerah irigasi,
Kabupaten Merauke juga memiliki potensi rawa yang
dapat dikembangkan untuk dapat dimanfaatkan khususnya
bagi pengembangan pertanian tanaman pangan. Potensi
pengembangan rawa pasang surut di Distrik Okaba seluas
736.621 Ha dan baru dimanfaatkan sebesar 296 Ha.
Beberapa distrik lain seperti Kurik, Tanah Miring, dan
Semangga juga memiliki potensi pengembangan rawa pasang
surut yang merupakan bagian dari kawasan food estate Merauke.
Sementara potensi pengembangan rawa lebak yang berada di
Kimaan, Salor, Jagebob, Muing, dan Semayam baru hanya rawa
lebak di Kimaan yang dikembangkan untuk tanaman pangan
seluas 443 Ha.
Dukungan lainnya adalah berupa jaringan jalan di Kabupaten
Merauke yang terdiri atas jaringan jalan nasional, jalan provinsi,
dan jalan kabupaten. Diantaranya adalah Trans Papua yang
menghubungkan Merauke Kota hingga ke perbatasan Kabupaten
Merauke dengan Kabupaten Boven Digoel. Selanjutnya ada
jaringan jalan provinsi yang menghubungkan antar distrik di
Kabupaten Merauke. Kemudian ada jaringan jalan lokal yang
menghubungkan antar kelurahan/kampung di dalam distrik.
Di Kabupaten Merauke juga terdapat banyak dermaga
sungai yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan diantaranya
dermaga Kumbe I di distrik Malind, Kumbe II di distrik Semangga,
Bian I di distrik Malind, Bian II di distrik Okaba dan Sungai Buraka
di distrik Tubang.
Pengembangan Kawasan Food Estate Merauke
dikembangan dalam tiga tahap. Tahap I meliputi 10 distrik,
tahap II meliputi 2 distrik dan tahap III meliputi 3 distrik. Tahap I
didasarkan atas keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus di Salor
dan pelabuhan Kumbe. Tahap II ditentukan karena pertimbangan
pembangunan Pelabuhan Wanam sebagai titik kegiatan distribusi
hasil produksi pangan. Tahap III ditentukan dengan pertimbangan
adanya dua pelabuhan di area lahan, yaitu Pelabuhan Kimaam di
sebelah barat dan Pelabuhan Bian di sebelah timur yang dilalui
oleh alur pelayaran kabupaten dan mendukung berlangsungnya
kegiatan distribusi hasil produksi pangan di Kabupaten Merauke.
Pada tahun 2025 jumlah penduduk Kabupaten Merauke
diproyeksikan mencapai 278.217 jiwa dan tidak mengakibatkan
terjadinya perubahan yang signifikan pada masing-masing distrik
sehingga tidak berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan
terhadap infrastruktur wilayah. Pengembangan Kawasan Food
Estate Merauke berusaha memenuhi kebutuhan infrastruktur
pertanian dan juga kebutuhan infrastruktur permukiman penduduk
sebagai satu sistem yang dapat mendukung Pengembangan
Kawasan Food Estate Merauke.
Kawasan Food Estate menjadikan padi sebagai komoditas
unggulan. Tanaman pertanian pendukung terdiri dari tanaman
holtikultura dan perkebunan berupa jagung, kedele, ubi kayu,
ubi jalar dan kacang tanah, tebu, sawit, karet dan sagu, mangga,
rambutan dan durian.
Kawasan Food Estate adalah Kawasan Sentra Produksi
Pangan Nasional yang berkelanjutan dengan dukungan
infrastruktur yang terpadu. Mengembangkan kawasan perkotaan
dengan konsep agropolitan, dan mengembangkan kawasan
perdesaan sebagai pusat produksi pangan. Selain itu, Food
Estate juga mengembangkan kawasan permukiman perdesaan
yang layak dan sehat melalui dukungan infrastruktur yang
terpadu, meningkatkan konektivitas dan jaringan transportasi
antar kawasan perdesaan, mengembangkan kawasan perdesaan
sebagai sentra produksi komoditas unggulan guna mendukung
kawasan perkotaan, dan mengembangkan agroindustry yang
ramah lingkungan.[]
No. 001 Tahun I - 15 November - 14 Desember 2017
Tabloid West Papua
SOROT
West Papua
22
Ketua Komite Khusus Dekolonisasi PBB, Rafael
Ramirez Mengungkap Kebohongan Benny Wenda
Kelompok separatis Benny Wenda kembali menyebarkan
hoax dan kebohongan kepada publik melalui sebuah berita
yang mengatakan bahwa Benny Wenda telah menyampaikan
petisi yang meminta dilakukannya referendum untuk Papua
kepada Komite Dekolonisasi PBB sebagaimana dipublikasikan
oleh koran Guardian dengan judul berita “Banned West Papua independence
petition handed to UN”.
Pada tanggal 27 September 2017, koran Guardian
dalam artikelnya menyebutkan bahwa Benny Wenda telah
menyampaikan petisi yang meminta dilakukannya referendum
untuk Papua kepada Komite Dekolonisasi PBB.
Menanggapi pemberitaan tersebut, Ketua Komite Khusus
Dekolonisasi PBB, Rafael Ramirez, telah menyampaikan
klarifikasi pada tanggal 28 September 2017 pagi di markas besar
PBB di New York, Amerika Serikat. Dalam klarifikasinya, Rafael
Ramirez menyatakan bahwa dirinya maupun Sekretariat Komite
Khusus Dekolonisasi PBB, tidak pernah menerima, baik secara
formal maupun informal, petisi atau siapapun mengenai Papua
seperti yang diberitakan dalam koran Guardian.
Menurut Rafael Ramírez, itu hanyalah kegiatan atau upaya
individu maupun pihak-pihak tertentu yang berupaya melakukan
manipulasi dan propaganda.
Tahun lalu, Benny Wenda juga telah melakukan hal yang
sama, yaitu kebohongan kepada publik. Ia menyebutkan bahwa
dirinya telah menyerahkan dokumen mengenai Papua kepada
Sekjen PBB, namun setelah di konfirmasi ke kantor Sekjen PBB
ternyata hal itu tidak pernah terjadi.
Ia hanya berupaya membentuk opini dan stigma, baik
kepada masyarakat internasional maupun kepada masyarakat
Papua, bahwa Papua berada dibawah kekuasaan penjajahan
Indonesia dan berupaya untuk memperjuangkan kemerdekaan
Papua melalui sebuah referendum.
Bangsa Indonesia menjajah rakyat Papua adalah sebuah
logika yang tidak masuk akal. Faktanya, bangsa Indonesia
adalah bangsa yang gigih memperjuangkan kemerdekaan dan
perdamaian sebagai hak segala bangsa.
Indonesia gigih memperjuangkan hak bangsa Palestina
untuk merdeka dan menghentikan okupasi Israel terhadap
Palestina. Di sisi lain, Indonesia juga merupakan kontributor
terbesar dalam Pasukan Penjaga Perdamaian PBB.
Pemerintah Indonesia juga gigih melakukan pembangunan
di Papua dan memberikan keleluasaan penuh kepada
masyarakat Papua untuk mengelola wilayahnya melalui Otonomi
Khusus.
Jadi apa yang dilakukan oleh Benny Wenda adalah tidak
lebih dari upaya segelintir orang yang ingin memaksakan
kepentingannya sendiri namun dengan dalih untuk kepentingan
masyarakat Papua.
Denny P. Salmon, Mahasiswa Universitas Gunadharma, Jakarta
No. 001 Tahun I - 15 November - 14 Desember 2017
Tabloid West Papua
SOROT
West Papua
23
Papua Berpotensi
Menjadi Penghasil Tebu Terbesar
Salah satu tema dalam pembangunan wilayah Papua adalah
‘Percepatan pengembangan industri berbasis komoditas
lokal yang bernilai tambah di sektor/subsektor pertanian,
perkebunan, peternakan dan kehutanan’.
Terkait hal tersebut, Papua melakukan pengembangan MIFEE
(Merauke Integrated Food & Energy Estate) dengan alokasi
lahan seluas 1,2 juta Ha yang terdiri dari 10 Klaster Sentra Produksi
Pertanian (KSPP). Empat Klaster Sentra Produksi Pertanian
yang telah dikembangkan yaitu: Greater
Merauke, Kali 2-3 Kumb, Yeinan, dan
Bian di Kabupaten Merauke.
Untuk jangka menengah (kurun
waktu 2015 – 2019) pengembangan
tersebut diarahkan pada terbangunnya
kawasan sentra produksi pertanian tanaman
pangan, hortikultura, peternakan
dan perkebunan, serta perikanan darat
di Klaster Okaba, Ilwayab, Tubang, dan
Tabonji. Sedangkan untuk jangka panjang
(kurun waktu 2020 – 2030) pengembanganya
diarahkan pada terbangunnya
kawasan sentra produksi pertanian tanaman
pangan, hortikultura, peternakan
dan perkebunan.
Potensi unggulan pertanian tanaman
pangan di wilayah Papua meliputi
komoditi padi, palawija dan hortikultura.
Tanaman palawija terdiri dari komoditi jagung,
ubi kayu, ubi jalar, buah merah, kacang
tanah, kacang kedelai dan kacang
hijau. Sedangkan hortikultura terdiri dari
komoditi sayur-sayuran serta buah-buahan.
Berdasarkan data BPS tahun 2013, produksi tanaman pangan
di wilayah Papua terdiri dari produksi jagung sebesar 9.107
Ton dari luas panen 4.255 Ha, produksi padi mencapai 199.362
Ton dari luas panen 58.634 Ha, produksi kedelai mencapai 5.219
Ton dari luas panen sebesar 4.367 Ha, produksi kacang tanah
mencapai 2.693 Ton dari luas panen sebesar 2.551 Ha, produksi
sagu sebesar 7.319 Ton dari luas panen 7.608 Ha, dan produksi
ubi jalar mencapai 455.742 Ton dari luas panen sebesar 34.100
Ha (2012), serta ubi kayu yang memiliki produksi mencapai 51.120
Ton dari luas panen 4.253 Ha.
Tanaman perkebunan di wilayah Papua yang memiliki produksi
dan luas areal terbesar adalah kelapa sawit, kelapa, coklat,
dan kopi. Penyebaran terbesar produksi kelapa sawit, kelapa dan
kopi terdapat di Provinsi Papua.
Perkembangan perkebunan kelapa sawit cukup tinggi karena
ekspansi perkebunan sawit banyak dikembangkan di wilayah
Papua. Selain kelapa sawit, produksi perkebunan karet di wilayah
Papua secara keseluruhan juga cukup besar. Produksi karet di
wilayah Papua mengalami peningkatan selama periode 2009-
2013. Pada tahun 2013, produksi karet di wilayah Papua mencapai
2.308 Ton dengan dominasi produksi dari Provinsi Papua sebesar
2.281 Ton.
Wilayah Papua juga sangat berpotensi untuk menjadi penghasil
tebu yang besar karena memiliki lahan untuk produksi tebu
terluas di luar Jawa yaitu sebesar 500.000 Ha atau 47% dari total
lahan tebu di luar Pulau Jawa.
Di bidang peternakan, jumlah populasi
ternak terbesar di wilayah Papua
adalah babi, sapi potong, dan kambing.
Populasi ternak babi terbesar berada di
Provinsi Papua yaitu 577.407 ekor di
tahun 2012. Secara umum, sebagian
besar jumlah populasi ternak terdapat di
Provinsi Papua dibandingkan di Provinsi
Papua Barat.
Potensi perikanan dan kelautan
di wilayah Papua sangat melimpah karena
memiliki territorial perairan yang
luas dan sekaligus juga memiliki potensi
berbagai jenis biota laut yang bernilai
ekonomi tinggi. Sektor perikanan dan
kelautan menjadi salah satu sektor unggulan
di Provinsi Papua. Oleh karena
itu sektor ini mempunyai peluang yang
sangat luas untuk terus dipacu perkembangannya.
Sebagian besar produksi perikanan
terdiri dari perikanan tangkap laut
yang berada di Provinsi Papua. Selain
itu terdapat juga potensi perikanan budidaya laut, tambak, kolam,
karamba, jaring apung dan sawah (mina padi). Sementara itu,
perikanan budidaya laut terbesar terdapat di Provinsi Papua Barat,
sedangkan untuk perikanan budidaya kolam terbesar berada di
Provinsi Papua.
Selain pengembangan sektor primer, wilayah Papua juga
memiliki beberapa potensi untuk pengembangan sektor sekunder
dan tersier. Di sektor sekunder, wilayah Papua memiliki potensi
untuk mendirikan industri pengolahan sektor unggulan (industri
hilir) terutama industri buah merah, kakao dan kelapa, industri
pengolahan turunan hasil pertanian dan perikanan serta industri
pertambangan, minyak dan gas.
Sedangkan di sektor tersier, sektor pariwisata memiliki potensi
yang besar untuk dikembangkan terutama wisata alam, bahari
dan budaya yang merupakan tujuan wisatawan mancanegara
maupun wisatawan lokal, diantaranya adalah objek wisata Raja
Ampat di Provinsi Papua Barat.[]
Wilayah Papua juga
sangat berpotensi
untuk menjadi
penghasil tebu yang
besar karena memiliki
lahan untuk produksi
tebu terluas di luar
Jawa yaitu sebesar
500.000 Ha atau 47%
dari total lahan tebu
di luar Pulau Jawa.
“
Kelompok OPM
Kembali ke Pangkuan NKRI
Satu demi satu, kelompok OPM yang berbasis di hutanhutan
di Papua pada akhirnya menyerahkan diri dan
menyatakan untuk kembali ke pangkuan NKRI. Pada tahun
ini sedikitnya ada empat kelompok OPM yang menyatakan diri
kembali bergabung dengan NKRI. Mereka telah melihat sendiri
bagaimana pembangunan di Papua semakin maju, sementara
di sisi lain mereka malah semakin menderita. Hal inilah yang
kemudian mendorong kesadaran mereka untuk kembali kepada
NKRI.
Menjelang peringatan HUT Kemerdekaan RI ke 72 lalu,
Panglima Tentara Pembebasan Nasional-Organisasi Papua
Merdeka (TPN-OPM) Yapen Timur Kris Nussy alias Corinus Sireri
bersama 77 orang anak buahnya dan 300 orang simpatisan OPM
menyerahkan diri dan diterima oleh Kapendam XVII/Cendrawasih
Letkol Inf Muhammad Aidi.
Pemerintah dan TNI telah melakukan berbagai kegiatan
yang bermanfaat bagi masyarakat, khususnya melalui kegiatan
teritorial, pertanian, persawahan, pembangunan jalan,
pengobatan dan lain sebagainya, sementara anggota TPNOPM
yang merasa berjuang untuk kemerdekaannya justru tidak
mendapatkan apa-apa.
Di sisi lain, mereka juga tidak bisa membuktikan mengenai
penjajahan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap
... mereka juga tidak bisa
membukt ikan mengena i
penjajahan yang dilakukan oleh
pemerintah Indones ia terhadap
Papua sepert i yang disuarakan
mereka selama ini. Sebal ikn ya,
pemerintah Indones ia justr u
memberikan ke ist imewaan
kepada setiap war ga Papua
unt uk bisa mengemban gkan
daerahn ya. Pemerintahan di
Papua, mulai dar i jabatan Kepala
Kampung hingga Gubernur
seluruhnya dijabat oleh putra
daerah Papua.
Papua seperti yang disuarakan mereka selama ini. Sebaliknya,
pemerintah Indonesia justru memberikan keistimewaan kepada
setiap warga Papua untuk bisa mengembangkan daerahnya.
Pemerintahan di Papua, mulai dari jabatan Kepala Kampung
hingga Gubernur seluruhnya dijabat oleh putra daerah Papua.
Sebelumnya (1/7/2017) sebanyak 15 orang dari kelompok
TPN-OPM Goliat Tabuni yang bermarkas di Tingginambut,
Puncak Jaya beserta penasihat spritual mereka Wanis Tabuni,
yang dikenal militan menyatakan diri bergabung dalam NKRI.
Selain itu sekitar 200-an warga Tingginambut yang selama ini
mendukung OPM juga turut menyatakan diri bergabung kembali
dengan NKRI dan mendukung Pancasila sebagai ideologi negara.
Kemudian juga ada anggota OPM pimpinan Fernando
Warobay, yaitu Yusuf Aninam beserta kelompoknya yang berbasis
di kampung Sasawa, menyerahkan diri dan menyatakan kembali
ke NKRI pada 5 Mei 2017.
Sebelumnya lagi sebanyak 154 anggota OPM dari kelompok
Sinak-Yambi juga telah berikrar kembali ke NKRI secara resmi
pada 20 Maret 2017. Kelompok ini sebagian besar berasal
dari Kampung Toemarib, Weni dan Kampung Rumagi Distrik
Mageabume, Kabupaten Puncak yang merupakan daerah
perbatasan dengan Distrik Yambi Kabupaten Puncak Jaya.
No. 001
tahun I
Tgl. 15 NOvember - 14 desember 2017